Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk Pelanggaran HAM Berbasis Gender

Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon

Sinta Tapobali

 

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindakan kekerasan terhadap perempuan selain tindakan pidana, juga bentuk pelanggaran HAM yang berbasis gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis.

Demikian ditegaskan Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon dalam memaknai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati hari ini 25 November 2021.

Pendeta Mery dalam obrolan bersama VN mengatakan bahwa pemerintah secara global melakukan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) yang merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Kampanye ini mulai dilakukan dari 25 November (Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) hingga 10 Desember (Hari HAM Internasional). Dalam rentang waktu tersebut, terdapat sejumlah hari penting terkait kekerasan terhadap perempuan dan HAM sebagai simbol adanya hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM.

“Kampanye ini mengajak semua oramg untuk terlibat aktif siapaun dia dengan kapasitasnya menghapus segala bentuk kekerasan perempuan,” ungkap Pendeta Mery.

Pendidikan bagi Publik

Lebih lanjut disampaikannya bahwa perlu ada pendidikan publik di NTT dan Indonesia umumnya mengenai komitmen internasional seperti ini. Masyarakat saat ini masih diperhadapkan dengan budaya yang menomorduakan perempuan, dan memandang kekerasan terhadap perempuan suatu tindakan yang masih bisa diterima.

Hari ini bersama Gereja Protestan se Indonesia baru saja menandai kampanye ini dengan diskusi komitmen GMIT untuk mengutarakan keadilan dan kesejahteraan gender. Menurutnya, GMIT saat ini memiliki 1.287 pendeta dan 823 di antaranya adalah pendeta perempuan sisanya 464 pendeta laki-laki.

“Ini menunjukan bahwa kita punya ruang yang terbuka dalam partisipasi perempuan dalam pelayanan. GMIT sangat konsisten menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Gereja harus menjadi tempat orang-orang beriman mempromosikan kepenuhan kemanusiaan bagi perempuan dan laki-laki,” kata Pendeta Mery lagi.

Menurut Pendeta Mery, penghargaan dan rasa saling mengasihi, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki harus ditanamkan di dalam lingkungan keluarga. Dalam GMIT, hal-hal ini sudah diajarkan kepada seluruh jemaat GMIT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dra. Margarita Boekan mengatakan, dampak utama dan kerugian yang dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan berupa, gangguan kesehatan, cacat fisik dan mental, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, adanya kematian dan mengalami gangguan mental dan trauma berat.

“Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Margaritha beberapa waktu yang lalu saat hadir dalam acara sosialisasi dan diskusi bersama terkait pemenuhan hak asasi perempuan tanpa kekerasan, menyambut HAKTP hari ini yang digelar oleh Jurnalis Perempuan NTT 22 November lalu.

Menurutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat data kekerasan terhadap perempuan dan anak lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017, terdapat 780 kasus, dan dari jumlah tersebut, 258 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Pada tahun 2018, dari total 425 kasus, 149 kasus adalah kekerasan seksual. Sedangkan pada 2019 dari total 281 kasus yang dilaporkan sebanyak 166 adalah kekerasan seksual.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 648 kasus dengan 207 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Sementara itu, data per-November 2021 menunjukan tercatat ada 585 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dengan 208 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual.

Kasus-kasus ini sudah ditangani dan diselesaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui ranah hukum. Untuk itu tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihindari karena dapat mengakibatkan dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi para korban kekerasan.
(Yan/ol)

Leave a Comment