Kelemahan Hukum Melawan Perdagangan Orang

Ilustrasi

Oleh: Lukas Benevides
(Penulis Lepas)

 

TIDAK seorangpun menyutujui perdagangan orang. Menjual orang di dalam kondisi apapun adalah jahat. Maka, logis kalau semua orang melawan kejahatan perdagangan orang. Perlawanan bisa berupa aneka bentuk, tetapi harus di atas fondasi yang kuat. Tidak sembarang orang adalah korban perdagangan orang. Tidak semua tindakan adalah kejahatan perdagangan orang. Begitupun untuk melabel seseorang trafficker, jari tidak asal menunjuk. Awas, satu jari menunjuk orang, empatnya malah mengarah ke diri sendiri.

Pada 1 Mei 2021, bertepatan dengan peringatan hari buruh internasional, saya berkesempatan mewawancarai dua mantan buruh migran di sekitar wilayah Noelbaki, Kupang. Perbincangan santai nan mendalam dengan kedua sosok tersebut membuka mata saya: tidak semua buruh migran adalah korban perdagangan orang. Bandingkan dua kisah berikut.
Seorang mantan buruh migran memutuskan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur hukum. Ia mengurus semua dokumen, mendapat pembekalan training melalui lembaga resmi pemerintah, dan diberangkatkan ketika keterampilan kerja sudah mumpuni. Ia mendarat di negara tujuan dengan selamat, tetapi mendapatkan majikan yang memperlakukan dirinya dengan kejam. Gaji tidak sesuai kesepakatan. Waktu kerja hanya menyisahkan dua jam untuk beristirahat. Ia bahkan acapkali mengalami kekerasan fisik begitu sadis. Apakah ia termasuk korban perdagangan orang?

Kasus lain, seorang mantan buruh diberangkatkan ke negara tujuan tanpa melalui prosedur hukum. Direkrut calo dan perusahan tak berizin sah. Dokumen-dokumen dipalsukan. Mendapat training ala kadarnya. Diselundupkan ke luar negeri begitu saja. Ia lantas tiba di tempat tujuan dengan selamat dan mendapatkan seorang majikan yang mempekerjakan dirinya secara professional. Gaji, jam kerja, dan beban kerja sesuai kontrak. Sang majikan bahkan kadang-kadang memberi bayaran lebih untuk membantu keluarganya di kampung. Sesekali ia turut dibawa berwisata. Apakah buruh tersebut seorang korban perdagangan orang?

Definisi Hukum

Perdagangan orang sebenarnya adalah masalah kemanusiaan. Isu kemanusiaan tentu saja memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Kajian apapun sahih saja untuk mengubris isu ini. Namun, di Indonesia, berbicara kasus perdagangan orang, kita tidak bisa bebas berkelana melompati batas definisi hukum. Kejahatan perdagangan orang, pelaku, dan korban selalu harus dipahami dari sisi definisi hukum.

Formulasi definitif United Nations Convention against Transnational Organized Crime (November 2020) artikel 3a yang kemudian disahkan oleh Protokol Palermo (12-15 Desember 2000) berbunyi demikian, “Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.

Terlepas dari berbagai kontroversi di balik rumusan ini (Bdk. L. Kelly, Fertile Fields: Trafficking in Persons in Central Asia, 2005; Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking, 2010), Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009.

Dua tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki satu produk hukum untuk menindak traffickers, yakni UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi undang-undang ini tidak jauh berbeda bahkan dengan 67 pasalnya tidak menyelesaikan masalah substansial yang masih menggantung pada Protokol Palermo.

Kembali ke ilustrasi di atas. Bila dirumuskan secara agak filosofis, soalnya demikian: apakah seseorang dikategorikan sebagai korban perdagangan orang berdasarkan tindakan atau caranya atau hasilnya? Bila berdasarkan tindakan, buruh yang bepergian tanpa melewati prosedur hukum pasti terjerat, terlepas apa hasilnya kemudian. Namun bila berdasarkan tujuan, buruh yang mendaratkan kaki di luar negeri tanpa prosedur hukum tetapi mendapatkan pekerjaan yang layak belum tentu seorang korban.

Lebih rumit bila ukurannya adalah cara. Bagaimana bila seorang buruh diberangkatkan tanpa prosedur hukum, tetapi memang sesuai kebutuhan dan free-consent buruh tersebut, perekrut juga bagian dari keluarga yang memang ingin membantu buruh tersebut keluar dari bencana kemiskinan dan soal keberhasilan kerja, diserahkan pada nasib?
Kerumitan di atas tidak diakomodir definisi Protokol Palermo. Elemen tujuan pada Protokol Palermo hanya memberi batas minimum pada masalah eksploitasi. Bagaimana bila orang tersebut tidak mengalami eksploitasi meskipun diselundupkan secara ilegal?

Kisi-kisi pagar hukum ini yang memberi angin segar bagi traffickers untuk terus beroperasi. Rantai korban perdagangan orang selama masa pandemi ini pun tidak putus-putus. Pihak kepolisian kewalahan hingga dengan mudah memasukkan kasus perdagangan orang ke dalam kategori maladministrasi bukan saja karena laporan kejahatan yang menghunjam meja kantor polisi ratusan hingga ribuan, ketiadaan dana untuk investigasi, tetapi juga memang tali hukum kita untuk menggantung para traffickers berkualitas ‘tali rafia’ murahan.

Kegentingan Pengkajian Ulang

Melawan traffickers tak bisa banyak berspekulasi. Kejahatan ini sudah berada di depan mata. Korban yang berjatuhan sungguh riil, tidak sekadar angka. Kita butuh aksi, tetapi bukan asal teriak dan berpentung. Aksi tanpa rambu-rambu teori dan norma hukum akan berbahaya karena bisa salah bidikan. Karena itu, sambil berperang melawan para traffickers di lapangan, definisi hukum perlu digodok ulang berdasarkan kajian yang komprehensif. Semua lubang yang potensial meloloskan para traffickers harus dicor.

Kita harus ingat, lubang pada Protokol Palermo diwarisi kedua undang-undang kita. Maka, minimal kelemahan undang-undang domestik dibereskan sambil mendorong revisi Protokol Palermo. Bagaimana caranya? Undang-undang kita hingga saat ini adalah masakan dapur politik, DPR RI (tentu saja dengan eksekutif). Banyak produk undang-undang kita adalah saling tukar kepentingan politik. Maka, jalan satu-satunya yang harus kita tempuh berupa jalur politik. Para aktivis entah kelompok entah individu harus menekan para politisi.

Tekanan atas para politisi diharapkan tidak hanya bergaung di dalam negeri, tetapi juga bergema ke dunia internasional. Posisi Indonesia saat ini, salah satu negara adikuasa pontensial yang futuristik, memungkinkan tawar-menawar berbagai negara dan organisasi internasional. Kejahatan perdangan orang adalah masalah transnasional. Para buruh kita yang menjadi korban lebih banyak ditindas di luar negeri. Karena itu, cakar hukum nasional kita tidak cukup untuk mencabik-cabik pelaku di luar negeri. Kita butuh senjata yang ampuh untuk menumpas pelaku di luar teritori kekuasaan Indonesia.

Dengan demikian, yang genting untuk dilakukan tidak hanya memburu para traffickers di medan rimba, tetapi juga menyiapkan senjata hukum yang berhulu ledak tinggi untuk menembak traffickers.

Leave a Comment