Kolaborasi Membangun Pariwisata

Lasarus Jehamat (Dosen Sosiologi FISIP Undana-Kupang)
Lasarus Jehamat (Dosen Sosiologi FISIP Undana-Kupang)

Oleh Lasarus Jehamat
(Dosen Sosiologi FISIP Undana-Kupang)

 

Paradigma pembangunan nasional dan juga daerah tentu sudah berubah dalam satu dua dekade terakhir. Dulu, setiap kebijakan pembangunan selalu dirumuskan dari atas. Model pembangunan yang demikian disebut top-down. Sebaliknya, semenjak orde baru runtuh oleh kekuatan mahasiswa di tahun 1998, model pembangunan kita perlahan-lahan diubah. Sejak saat itu, semangat untuk merumuskan dan menentukan corak pembangunan tidak lagi didesain dan dirumuskan dari pusat. Pembangunan harus harus berlandaskan kekuatan dan kapasitas masyarakat lokal. Dalam kerangka itu, rumusan kebijakan pembangunan tidak lagi berbentuk gelondongan dari pusat. Daerah diberi ruang yang cukup untuk tujuan itu. Itulah yang disebut model pembanguan bottom-up.

Berkaitan dengan pembangunan, kritik terutama terjadi karena oleh sebagian pihak, otonomi daerah masih belum sepenuhnya terjadi. Sebab, untuk hal-hal krusial seperti keuangan dan keamanan, daerah belum memiliki otoritas penuh. Keuangan dan keamanan masih diurus pusat.

Dalam dinamika itu, terjadi pula perubahan regulasi. Revisi UU otonomi daerah dilakukan beberapa kali sejak reformasi sampai saat ini. Hal itu menunjukkan betapa reformasi belum bisa diharapkan untuk dapat menjadi alat kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, di bagian lain, pemerintah pusat perlahan-lahan menyerahkan beberapa wewenang tidak saja kepada pemerintahan kabupaten/kota tetapi langsung ke desa. Argumentasinya, desa adalah wilayah yang mempunyai warga secara nyata. Karena itu, triliunan rupiah uang negara diberikan ke desa.

Di aspek lain, pemerintah kabupaten diberi wewenang yang luas dalam mengatur dan menata pemerintahan dan masyarakatnya. Dalam skema itu, pemerintah kabupaten/kota berlomba-lomba mengeluarkan kebijakan terkait dengan banyak hal. Menariknya, jika kita serius memeriksa kebijakan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, semua berujung pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuannya, selain untuk membumikan semangat reformasi, partisipasi masyarakat dibutuhkan karena pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Persoalan mulai muncul di sini. Faktanya, dalam beberapa kasus, atas nama partisipasi, pemimpin-pemimpin lokal bertindak seperti raja-raja kecil. Dalam langgam partisipatif, narasi dibangun agar masyarakat harus menjadi elemen utama pembangunan. Mirisnya, di tengah gencarnya pemerintah menarasikan partisipasi masyarakat, ruang kapasitas masyarakat diabaikan nyaris secara sempurna. Implikasinya, semangat untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan diubah menjadi partisipasi semu atau pseudo-partisipasi.

 

Pariwisata sebagai Gerbang
Harus diakui, tidak semua aspek pembangunan berjalan di tempat. Beberapa aspek, pariwisata misalnya, sampai saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah. Kita di NTT, pemerintah provinsi telah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan.

Untuk tujuan itu, pembangunan pariwisata digalakkan di mana-mana. Semua model dan jenis wisata perlahan dibuka. Semua yang mengenal NTT akan segera tahu bahwa NTT merupakan salah satu daerah yang sangat kaya dengan aset pariwisata. NTT tidak hanya memiliki destinasi wisata fisik. NTT memiliki ratusan wisata budaya dan agama (Robot, Jehamat, dan Keon, 2021).
Problemnya, dalam mengangkat wisata budaya dan sejarah, pemerintah provinsi menilai, masyarakat cenderung melemparkan peran kepada pemerintah. Masyarakat sendiri dinilai apatis. Padahal, dalam satu dua tahun terakhir, beberapa kabupaten sebenarnya telah merumuskan kebijakan pembangunan dalam bentuk program desa wisata.

Pemprov NTT beranggapan, semuanya baik. Masalahnya, diversifikasi aset pariwisata hanya merujuk pada satu dua jenis wisata. Padahal, NTT memiliki banyak sekali aset wisata yang laik dikembangkan. Di situlah wisata sejarah disebut (VN, 4 Juni 2021).
Gugatan kritis muncul. Mengapa pemerintah menilai masyarakat enggan membangun dan mengangkat wisata sejarah secara mandiri tetapi menunggu uluran tangan pemerintah?

Hemat saya, dua sebab utama di sana. Pertama, soal batasan aset wisata. Yang melek pariwisata akan segera berpendapat bahwa apa pun yang unik dan menarik, laik dijadikan aset wisata. Problem kita justru di sana ketika menyebut wisata sejarah. Selama ini, kita hanya mengenal wisata budaya. Jarang disebut wisata sejarah. Logika masyarakat itu lurus. Kalau pun disebut dalam UU tetapi jarang diangkat saat bicara, maka masyarakat menganggapnya tidak ada.

Kedua, bacaan saya, wisata sejarah agak sulit mendapat perhatian terutama karena sejak lama, sejarah kita hanya mencatat riwayat kaum pemenang. Elite lokal adalah kaum pemenang itu. Sementera rakyat jelata, entah karena takut atau karena risih, tidak akan mengangkat aset tersebut karena dinilai bukan urusannya.

Jika demikian, apakah masyarakat bisa disalahkan karena realitas itu? Belum tentu. Lalu, apakah pemerintah laik disalahkan pula? Sama. Pemerintah saat ini tidak bisa disalahkan. Di kasus ini, memang sulit kalau semua aset wisata termasuk wisata sejarah dibebankan kepada pemerintah. Sebab, wewenang untuk mengelola aset wisata, terutama berbasis sejarah dan budaya telah diberi kepada daerah.

Pertanyaan ialah salahnya di mana? Di situlah kerja kolaboratif laik disebut. Sebab, selama ini, nyaris semua sektor masih bekerja sendiri-sendiri. Belum pernah ada satu komitmen bersama untuk membangun pariwisata secara kolaboratif. Faktanya, meski pariwisata ditempatkan sebagai leading sector, tidak semua pemerintah kabupaten memiliki arah kebijakan yang sama dengan pemerintah provinsi.

Fatalnya lagi, dalam setiap kebijakan kita, banyak elemen mengabaikan aspek peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Padahal, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik tempat wisata. Yang paling utama ialah kesiapan mental, perilaku, dan sikap masyarakat.

Selain itu, pemahaman akan pengetahuan pariwisata memang bukan lagi menjadi monopoli lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan, atau yang lainnya. Masyarakat dituntut memiliki pemahaman yang banyak dan dalam tentang pariwisata.

Jika kapasitas masyarakat sudah ditingkatkan, saya yakin usaha membangun wisata sejarah akan dengan mudah dilakukan.

Dengan begitu, pemerintah tidak lagi dibuat pusing kepala karena banyaknya masyarakat yang menginginkan ikon sejarahnya diangkat. Sebab, dengan kapasitas yang dimiliki, adrenalin membangun yang ada dalam diri masyarakat kita akan segera bangun untuk membangun pariwisata.

Leave a Comment