Komisi I DPRD TTS Serahkan 23 Proposal Pemekaran Desa

Ketua Komisi I DPRD TTS Uksam Selan saat menyerahkan 23 proposal pemekaran desa di TTS kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean. Foto: Kekson/VN
Ketua Komisi I DPRD TTS Uksam Selan saat menyerahkan 23 proposal pemekaran desa di TTS kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean. Foto: Kekson/VN

Kekson Salukh

Ketua Komisi I DPRD TTS Uksam Selan menyerahkan 23 proposal pemekaran desa di Kabupaten TTS kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean, Senin, (14/6) siang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean mengatakan luas satu wilayah pedesaan berpengaruh pada pemerataan pembangunan sehingga perlu diperkecil atau dimekarkan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurutnya, Komisi I DPRD NTT secara politik sangat mendukung upaya pemekaran desa di kabupaten TTS karena Kabupaten TTS merupakan kabupaten yang memiliki wilayah dan penduduk paling besar di NTT.

Ia berharap dengan adanya pemekaran desa, bisa mempermudah pelayanan pemerintahan hingga tingkat desa.

“Pemekaran ini bukan untuk kejar dana desa tetapi kita fokus pada pendekatan pelayanan desa supaya cepat dan tepat. Secara politis kami sangat mendukung upaya pemekaran desa di kabupaten terbesar di NTT itu, ” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan mengatakanada 25 yang masuk namun karena masih terjadi pro dan kontra maka hanya 23 proposal yang diserahkan.

Menurut Uksam, pemekaran desa di kabupaten TTS sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat TTS saat ini.

“Proses pemekaran desa itu akan melalui berbagai tahapan hingga pemerintah pusat karena sudah ada dana desa sehingga proses pemekaran itu harus melibatkan pemerintah pusat. Terhadap aspirasi masyarakat ini kita antar ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk ditindaklanjuti, ” ujarnya.

Jika dilihat dari sisi regulasi, kata Uksam, 23 proposal yang diserahkan itu sudah memenuhi seluruh mekanisme yang ada untuk pemekaran sebuah desa sehingga mereka meminta dukungan politik dari Komisi I DPRD NTT agar pelaksanaan pemekaran dapat tercapai secepatnya.

“Secara hirarki hari ini kami Komisi I DPRD TTS menyerahkan 23 proposal pemekaran desa di TTS kepada Komisi I DPRD NTT untuk ditindaklanjut karena secara teknis nanti diatur oleh teman-teman dinas PMD provinsi maupun kabupaten, ” pungkasnya.

Ia menambahkan, 23 proposal pemekaran desa yang diserahkan Komisi I DPRD TTS sebagai bentuk tanggungjawab politis DPRD terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam bentuk proposal.

Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD TTS, Marson Nenoliu mengatakan, selain 25 proposal itu juga masih ada usulan pemekaran desa yang disampaikan masyarakat secara lisan sebanyak dua desa, dan dalam proses penyusunan proposal.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PMD NTT Viktor Manek mengatakan Dinas PMD akan memeriksa proposal. Jika berkasnya lengkap maka akan dilaporkan ke tingkat pusat.

“Kita belum tahu apakah dokumen ini sudah lengkap atau belum sehingga nanti kita periksa dulu. Kalau masih kurang kami kembalikan untuk dilengkapi, tetapi kalau sudah dilengkapi maka kami lanjutkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa sehingga proses pemekaran bisa berlanjut. Sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat, Gubernur NTT akan mengeluarkan kode resgistrasi desa persiapan, ” ujarnya.

Viktor menambahkan, hal yang paling utama  dalam dokumen pemekaran itu adalah perbatasan desa yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial/Badan Koordinasi Suvei dan Pemetaan Nasional.

Turut hadir Sekretaris Komisi I DPRD NTT, Hieronimus Banafanu, dan Anggota Komisi I DPRD NTT, Stevanus Come Rihi serta anggota Komisi I DPRD TTS, Gustaf Nabuasa, Ratna Talidodo, dan Kepala Dinas PMD NTT, Viktor Manek. (bev/ol)

Leave a Comment