Konsorsium Timor Adil dan Setara Gelar Lokakarya Review Kebijakan PPA

Suasana kegiatan Lokakarya Review Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Viktory 1, TTU, Rabu 24 November 2021. Foto: Gusty Amsikan vn

Gusty Amsikan

 

Konsorsium Timor Adil dan Setara Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Lokakarya Review Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Tingkat Desa dan Penyusunan SOP Penanganan Kasus Gender Based Violence (GBV).

Lokakarya tersebut melibatkan kepala desa dan paralegal di 12 desa di tiga kabupaten di Pulau Timor. Kegiatan tersebut bertujuan menguatkan kapasitas para kepala desa dan paralegal di masing-masing desa terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pantauan media ini, Rabu (24/11) kegiatan lokakarya tersebut dilaksanakan di Hotel Victory I Kefamenanu. Sejumlah kepala desa tampak hadir dalam lokakarya tersebut.

Koordinator Konsorsium Timor Adil &Setara NTT, yang juga menjabat sebagai Direktris LBH APIK NTT, Ansy Rihi Dara, ketika diwawancarai mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pihaknya dalam rangka menjawab kebutuhan visi dan misi Konsorsium Timor Adil dan Setara. Konsorsium tersebut melibatkan tujuh lembaga yang ada di Pulau Timor yakni
LBH APIK NTT, Sanggar Perempuan Soe, Yabiku TTU, CIS TIMOR, Bengkel APPek NTT, Koalisi Perempuan Indonesia dan Lopo Belajar Gender.

Tujuh lembaga tersebut berkumpul dan membangun ritme yang sama terkait isu perempuan dan anak. Isu tersebut menyasar tiga pilar di antaranya mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak atau pengurangan GBV, isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan mendorong keterwakilan perempuan di semua level.

“Kegiatan hari ini berkaitan dengan pilar satu yakni pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak atau isu GBV, untuk pilar satu ini semua lembaga terkait bekerja untuk isu pencegahan, penanganan, dan reintegrasi korban. Kalau dilihat dalam penanganan kasus GBV, kita merujuk pada tiga aspek yang pertama aspek substansi atau aturan hukum dari level nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa, kemudian kita juga menyasar aspek struktur atau yang akan mengeksekusi dari produk hukum terkait isu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,”jelas Ansy.

Menurut Ansy, secara nasional, telah ada produk hukumnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti Undang-Undang KDRT, Human Trafficking, dan Perlindungan Anak. Namun, pihaknya ingin memastikan agar roh undang-undang tersebut dalam implementasinya turun sampai ke level desa. Untuk itu, pihaknya perlu memastikan semua produk hukum di level desa seperti Perdes atau aturan adat di desa tidak mendiskriminasikan perempuan dan anak sebagai korban.

“Bicara tentang perlindungan perempuan dan anak, kita harus hadir untuk memberikan perlindungan dari aspek regulasi. Itu sebagai dasar tindakan kita melakukan pengurangan GBV. Tidak semua produk hukum yang dihasilkan terutama di desa berpihak kepada perempuan. Masih ada yang mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan dan anak,”ujarnya.

Ia menambahkan, untuk Kabupaten TTU, pihaknya melihat adanya angka kekerasan seksual yang tinggi. Namun, angka kekerasan seksual di dua desa binaan mereka menunjukkan penurunan. Meskipun demikian, pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada para kepala desa dan paralegal di desa agar ikut berperan dalam rangka menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Awalnya mereka belum bisa memilih antara kasus yang delik aduan dan delik biasa. Kalau kasus KDRT masih delik aduan. Tapi pemerkosaan pencabulan dan lain-lain itu delik biasa yang tidak harus diselesaikan secara mediasi dan adat. Itu harus terus berproses. Kalaupun ada kesepakatan dan denda adat, itu hanya mengurangi sanksi pidana dan tidak menghapusnya. Itu perlu kesadaran dari para petugas hukum di Desa. Penanganannya pun juga harus dari perspektif korban,”pungkasnya.(Yan/ol)

Leave a Comment