Kota Kupang Belum Punya Rumah Aman untuk Korban KDRT

Veronika Ata
Veronika Ata

 

Putra Bali Mula

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT mencatat beberapa masalah umum penanganan kasus hukum yang dialami anak NTT.

Masalah umum yang terjadi seperti pendataan dan perkembangan kasus yang dinilai lamban. Pemerintah juga tidak memiliki fasilitas seperti rumah singgah atau rumah aman. Ketiadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Kupang pun menjadi catatan penting.

Veronika Ata selaku Ketua LPA NTT menilai kekurangan ini pun berlangsung hingga kini di tengah pandemi Covid-19. Kekerasan terhadap anak masih terjadi dan respon aparat penegak hukum yang tidak optimal saat penanganan kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).

“Kami harus sering tanyakan perkembangan penanganan kasus. Kalau tidak ditanya, kasusnya cenderung dibiarkan atau menunggu lama,” ujarnya kepada VN beberapa waktu lalu.

Salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi.

Menurutnya, ini masalah menahun yang terjadi ditambah pandemi dan bencana yang berdampak pada ekonomi rumah tangga.

“Ketika kesulitan ekonomi, kebutuhan rumah tidak terpenuhi, memicu kekerasan terhadap anak dan perempuan,” kata dia.

Saat kasus ABH terjadi maka pemerintah pun perlu siap dengan rumah singgah bagi para korban. Fasilitas ini yang tidak disediakan oleh pemerintah. Menurutnya, justru lembaga sosial termasuk pihak keagamaan yang memperhatikan ini.

Ia membenarkan P2TP2A Kota Kupang belum memiliki rumah singgah atau rumah aman. Padahal, saat anak berhadapan dengan hukum maka anak perlu berada di rumah aman untuk menghindari hal tak diinginkan terjadi lagi.

Kota Kupang disebutkan sebagai menuju Kota Ramah Anak karena itu ia menilai perlu ada fasilitas perlindungan anak secara memadai di ibu kota Provinsi NTT ini.

“Tidak ada rumah aman yang disiapkan pemerintah. Selama ini hanya ada rumah aman yang disiapkan LSM yakni Rumah Harapan GMIT dan Rumah Perempuan,” ujarnya. (bev/ol)

Leave a Comment