Lakmas NTT Minta Jaksa Usut Korupsi 4 Paket Perbatasan yang Tertunggak

Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Roberth Jimmy Lambila.

Gusty Amsikan

 

Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU di bawah pimpinan Roberth Jimmy Lambila.

Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, ketika diwawancarai media ini, Senin (21/6) mengatakan pihaknya mengapresiasi dan salut untuk Kejari TTU dan jajarannya yang memegang teguh komitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTU. Walaupun Kajari TTU bersama Kasi Intel dan Kasi Pidsus baru lima bulan bertugas, mereka berhasil menangkap terpidana korupsi, Ferry Lopes, yang telah empat tahun buron. Kejari TTU di bawah pimpinan Kajari yang baru telah menunjukan bahwa hukum benar-benar ada dan hadir di Kabupaten TTU.

Menurut Manbait, Pemerintah Pusat memberikan perhatian kepada Kabupaten TTU, yang merupakan daerah yang  berbatasan  dengan negara Timor Leste, dengan menggelontorkan sejumlah dana pembangunan infrastruktur di sepanjang perbatasan. Pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 8 paket proyek pembangunan jalan perbatasan yang dikelola oleh Badan Pengelola Perbatasan  Daerah (BPPD) Kabupaten TTU, yang saat itu dinahkodai  oleh Fransiskus Tilis.

Sayangnya, pelaksanaan kedelapan paket proyek jalan perbatasan tersebut sarat dengan praktik korupsi. Pada tahun 2012, rintisan jalan baru Inbate, Buk, dan Napan yang dikerjakan secara swakelola dengan pagu anggaran Rp1,5 milyar telah divonis dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp700 juta. Selanjutnya, pada tahun 2013, terdapat 7 paket jalan perbatasan dengan total pagu anggaran senilai Rp9.545.312.000. Tiga dari tujuh paket jalan perbatasan tersebut telah diputuskan inkrah dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 lalu.

“Tiga orang terpidananya saat itu tidak langsung dieksekusi dan menjadi buron. Salah satu terpidana, Ucok, menyerahkan diri, sementara dua lainnya Wily Sonbay baru ditangkap pada awal April 2021 dan sekarang Ferry Lopes,”jelas Manbait.

Sementara 4 kasus dugaan korupsi senilai  Rp.4.096.7022.000 ditangguhkan penanganannya oleh Kejari TTU saat itu  dengan alasan nilai kerugian negaranya lebih kecil dari 3 paket jalan perbatasan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019.

Empat paket jalan perbatasan tersebut di antaranya peningkatan ruas jalan Faenake-Banain A yang dikerjakan CV Pamitran dengan pagu sebesar Rp 1.310.002.000, ruas jalan kantor Kecamatan Bikomi Utara yang dikerjakan CV Kemilau Bahagia dengan pagu Rp 869.500.000, ruas jalan Saenam–Nunpo section II yang dikerjakan CV Viarie dengan nilai kontrak Rp 880.000.0000 dan peningkatan ruas jalan Saenam–Nunpo section III yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi dengan nilai kontrak Rp 2.057.200.000.

“Publik juga menanti penuntasan empat paket jalan perbatasan yang belum dirampungkan penangananya dan memeroses semua  mereka yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Apalagi, dalam kasus jalan perbatasan tersebut, Mantan Kasi Pidsus Kejari TTU, Kundrat Mantolas pernah menyebut bahwa ada sebagian aliran dana mengalir ke rekening Fransiskus Tilis,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pelarian Frederikus Lopez, terpidana korupsi proyek peningkatan ruas jalan perbatasan Haumeniana-Inbate di Desa Sunkaen Tahun Anggaran 2013, tamat. Ferry yang buron kurang lebih 4 tahun dan tergolong dalam daftar pencarian orang (DPO) akhirnya diciduk Tim Gabungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU), di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Roberth Jimmy Lambila, ketika dikonfirmasi pertelepon Senin (21/7), mengatakan, Frederikus diringkus Tim Kejaksaan di jalan Ceger Raya depan Alfa Midi Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta, Minggu, (20/06), sekira pukul 15.35 WIB.

Selanjutnya, terpidana akan dieksekusi dan akan menjalani kurungan badan di Rutan Kefamenanu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), DPO Frederikus Lopez divonis selama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Terpidana juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 431 juta. (Yan/ol)

Leave a Comment