Masyarakat Tolak Kenaikan Tarif Angkut ke Pulau Ende

Aktivitas pelayaran dari pelabuhan menuju ke Pulau Ende. Foto: Son bara/VN
Aktivitas pelayaran dari pelabuhan menuju ke Pulau Ende. Foto: Son bara/VN

Son Bara

Masyarakat menolak rencana Pemkab Ende menaikan tarif resmi penyebrangan antar pulau dalam Kabupaten Ende yakni Kota Ende ke Pulau Ende.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Kecamatan Pulau Ende mengatakan kenaikan tiket dari Rp 9.000-Rp 15.000 membebankan masyarakat.

Koordinator APPM Kecamatan Pulau Ende M.J. Akbar, kepada media, Senin (21/6) di gedung DPRD NTT mengatakan di kenaikan di tengah pandemi Covid-19 bukanlah  kebijakan yang tepat malah membuat masyarakat makin sulit.

“Kita dukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Aspirasi yang kita sampaikan sesuai hasil rapat bersama di tingkat kecamatan. Naiknya tarif angkutan ada dampak ikutan untuk sektor usaha lainnya. Untuk satu kali perjalanan, masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar 50.000 rupiah termasuk ongkos transportasi di darat. Dampak lainnya, harga barang yang dijual masyarakat pasti akan mengalami kenaikan. Dampak lainnya, produk kerajinan tenun ikat yang biasa di jual 200.000 hingga 300.000 ribu rupiah pasti akan mengalami kenaikan. Sementara selama ini Jasa Raharja hanya memotong Rp 800 rupiah dari tiket seharga 9.000 rupiah. Kita minta Pemda mengkaji ulang penetapan harga tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemda Ende berencana menaikan tarif angkutan laut dengan tujuan menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan laut antar pulau dalam Kabupaten Ende. Pemkab Ende akan memberlakukan penggunaan tiket resmi bagi calon penumpang. Pemerintah juga akan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan pemilik armada untuk kelengkapan sarana keselamatan bagi pengguna jasa.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ende, H. Djafar Achmad, kepada media di ruang kerjanya, 10 Mei lalu.

Menurut Djafar, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan akan disosialisasikan kepada pemilik jasa angkutan laut serta masyarakat umum.

“Selama ini satu hal yang terabaikan yaitu menjamin keselamatan bagi masyarakat dan pemilik armada penyebrangan laut antar pulau di Kabupaten Ende. Ini hal yang sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Pemerintah atau negara hadir dan menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang atau pengguna jasa. Saat ini Dinas perhubungan Kabupaten Ende, sedang mengkaji dan mencari format terbaik seperti apa bentuk dan pelaksanaanya, jika diberlakukan dengan tiket resmi. Butuh waktu untuk melakukan komunikasi yang baik sehingga tidak ada gejolak dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sedang mengkaji pembenahan sektor transportasi laut termasuk penataan fasilitasnya.

“Untuk penyebrangan Ende – Pulau Ende dan penyebrangan di pesisir selatan menuju Desa Kekasewa, Nila dan Ngaluroga akan dilakukan pembenahan. Ke depan Pelabuhan ferry Nagekeo akan diperbaiki dan akan dijadikan pusat transportasi laut. Tol laut akan dipusatkan di sini . Begitu juga dengan penggunaan tiket resmi, kita akan melakukan sosialisasi untuk keselamatan masyarakat. Dan untuk mendapatkan jaminan keselamatan jika terjadi musibah, maka harus menggunakan tiket resmi,” tambahnya. (bev/ol)

Leave a Comment