Membaca Deadline Kajari Belu

Ilustrasi

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu Alfons G Loemau memberi batas waktu (deadline) 60 hari kepada 12 kepala desa di Kabupaten Malaka untuk mengembalikan dana desa yang sudah diselewengkan. Jika tidak, maka proses hukum akan diterapkan.

Langkah yang diambil Kajari Loemau itu bisa dibaca dari beberapa sudut. Pertama, pendekatan hukum tak selamanya tuntas menyelesaikan masalah. Pelaku korupsi dihukum tetapi kerugian negara belum tentu bisa dikembalikan secara utuh.

Ini selaras dengan salah satu prinsip dalam hukum pidana, yakni ultimum remedium, salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Artinya, apabila suatu kasus pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain (negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dipakai. Sifat sanksi hukum pidana yang keras menjadi senjata pemungkas.

Kedua, kental terbaca nuansa kearifan lokal “dikombinasi” dengan penanganan kasus dana desa ini. Kajari Loemau sebagai putra asli tentu lebih memahami efektivitas model pendekatan budaya dalam menegakkan aturan.

Akan tetapi, patut diingat bahwa undang-undang pemberantasan korupsi mengejar dua target sekaligus, yakni koruptornya dihukum dan kerugian negara dikembalikan. Artinya, pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak menghapus sifat melawan hukum dari kejahatan korupsi. Pelaku tetap dihukum meski ia mengembalikan kerugian negara.

Dalam kasus dana desa, pengembalian dana desa yang diselewengkan tak boleh menutup kasus hukumnya. Proses hukum harus dijalankan dan pengembalian kerugian negara menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan kepala desa.

Menutup/menghentikan proses hukum hanya karena kepala desa mengembalikan dana desa yang dikorup menjadi preseden buruk. Dana desa tak boleh menjadi ladang korupsi hanya karena kelemahan dalam proses penegakan hukum.

Hukum harus ditegakkan. Tak boleh ada kompromi agar ada efek jera. Sekali lagi, dana desa tak boleh lagi menjadi ladang korupsi baru di desa, agar dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa.

Leave a Comment