Mencermati Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi NTT

Frits O Fanggidae (Dosen Fakultas Ekonomi UKAW-Kupang)
Frits O Fanggidae (Dosen Fakultas Ekonomi UKAW-Kupang)

Penulis : Frits O Fanggidae

 

Selain kekuatan fiskal, kekuatan moneter yang didorong sistem keuangan dan sistem pembayaran sebagai penggerak, sejatinya merupakan kekuatan yang sangat berarti untuk menggerakan ekonomi di NTT. Akan tetapi pada masa pemulihan ekonomi saat ini, tampaknya perlu dicermati dengan baik keterkaitan atau tepatnya interaksi kekuatan fiskal dan moneter tersebut, sehingga dua kekuatan ini bisa menghasilkan sinergi bagi pertumbuhan ekonomi NTT yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Sebagian besar denyut nadi perekonomian NTT digerakkan oleh aliran fiskal, utamanya belanja pemerintah pusat (APBN). Terlebih pada masa pandemik Covid 19, ketika aktivitas dunia usaha terkontraksi tajam, hanya belanja pemerintah pusat, ditambah belanja daerah, baik belanja modal maupun konsumsi, yang bisa diandalkan untuk menjadikan nadi ekonomi NTT tetap berdenyut.

Dalam 10 tahun terakhir, peranan konsumsi pemerintah pusat terhadap PDRB NTT rata-rata 28,2% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang sebagian berasal dari belanja modal pemerintah pusat sebesar 40,07%. Sementara itu peranan belanja pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) relatif kecil. Betapapun demikian, akumulasi belanja pemerintah pusat dan daerah adalah kekuatan yang diandalkan menggerakkan pertumbuhan ekonomi NTT. Hal ini sudah mulai terlihat, pada kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi NTT positif 0,12%.

Belanja pemerintah untuk PMTB (utamanya infrastruktur), peranannya dalam jangka pendek relatif terbatas, karena hanya menghasilkan dampak langsung dari aliran uang kedalam masyarakat. Aliran uang kedalam masyarakat inipun sebagian besar mengalir keluar daerah NTT, karena sebagian besar komponen infrastruktur dibeli dari luar NTT.Dampak belanja investasi (PMTB) baru terasa dalam jangka menengah dan panjang setelah infrastruktur selesai dibangun, dan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi dan mobilitas ekonomi.

Karena itu, dalam jangka pendek, dampak langsung yang relatif kecil tersebut harus dioptimalkan. Kuncinya terletak pada percepatan realisasi belanja pemerintah. Per April 2021, realisasi belanja infrastruktur (APBN) telah mencapai 42,37%; belanja dana BOS 28,60%; realisasi dana desa 12,35% dan realisasi DAK fisik 0,42%. Sementara itu realisasi belanja pemerintah provinsi per Juni 2021 sekitar 24%. Keseluruhan realisasi ini belum optimal. Langkah percepatan belanja perlu diambil.

Dari sisi moneter, kredit tumbuh sebesar 3,60% (yoy) pada Maret 2021, sedikit melambat dari bulan sebelumnya. Sementara itu, DPK tumbuh 3,72% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya. Kredit UMKM terkontraksi lebih dalam sebesar 2,05% (yoy), terutama akibat kredit modal kerja yang melambat dan kredit investasi yang masih terkontraksi. Dari segi penggunaan, penyaluran total kredit di NTT masih didominasi oleh kredit konsumsi. Hal ini paralel dengan penyaluran kredit menurut lapangan usaha, dimana 62% kredit untuk usaha perdagangan.

Apa yang bisa dicermati dari fakta ini? Aliran belanja pemerintah (pusat dan daerah) kedalam masyarakat diharapkan memperbesar permintaan agregat. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan agregat mendorong peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi tersebut direspons oleh pelaku usaha dengan menyediakan barang konsumsi yang didatangkan dari luar daerah. Akibatnya dari sisi lapangan usaha, kredit perdagangan meningkat dan dari sisi penggunaan, kredit konsumsi menonjol.

Hal penting yang perlu dicermati adalah aliran belanja pemerintah tampaknya belum signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kebutuhan konsumsinya masih dibiayai melalui kredit bank. Pada sisi pelaku ekonomi, respons mereka wajar, kenaikan permintaan konsumsi direspons dengan mendatangkan barang konsumsi dari luar daerah.

Pada titik ini, interaksi kekuatan fiskal dan moneter berdampak pada peningkatan sektor perdagangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dalam jangka pendek, kondisi demikian dapat dipahami. Karena inilah ruang yang tersedia bagi pelaku ekonomi untuk bergerak. Akan tetapi jika gejala ini terus berlanjut, apalagi terus diperkuat dengan perluasan digitalisasi sistem pembayaran (QRIS), aliran uang keluar NTT semakin besar.

Gejala menonjolnya lapangan usaha perdagangan dan dorongan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi NTT, sejatinya tidak berubah, baik sebelum dan pada masa pandemi Covid 19 berlangsung. Postur pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi melekat kuat dalam ekonomi NTT. Dalam jangka menengah dan panjang, postur ekonomi seperti ini memiliki keterbatasan dalam penciptaan kesempatan kerja dan lapangan usaha baru. Karena itu harus terjadi pergesaran dari konsumsi ke produksi.
Inilah tantangan interaksi sisi fiskal dan moneter bagi perekonomian NTT dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoiritas fiskal dan moneter adalah regulator. Dunia usaha sebagai operator yang akan memanfaatkan kekuatan fiskal dan moneter untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis produksi. Pada titik ini jalannya belum terbuka. Sejauh ini, penggunaan kredit untuk investasi oleh dunia usaha belum beranjak dari angka 7%. Angka ini harus diperbesar.

Jika selama ini neraca perdagangan NTT selalu net import, maka dengan prinsip comparative advantages, NTT harus memberpesar ekspor produk olahan berbasis pertanian, peternakan dan perikanan yang menjadi keunggulannya. Inilah cara yang harus ditempuh dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung ini, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menyediakan infratsruktur pertanian, peternakan dan perikanan, baik untuk budidaya maupun industri pengolahan. Dunia perbankan mendukung dengan penyediaan skim kredit industri yang menarik bagi dunia usaha. Sesudah itu, dunia usaha yang mengeksekusinya.

Eksekusi dapat saja dilakukan investor dari luar NTT. Hal ini tidak sulit, sepanjang kebijakan fiskal dan moneter dipandang mampu menjadikan NTT sebagai wilayah dengan profitabilitas tinggi. Akan tetapi bagaimana dengan pelaku ekonomi setempat? Mereka sejatinya harus menjadi pemain utama, akan tetapi tampknya masih terdapat kendala dari perspektif usaha. Mereka lebih suka berdagang ketimbang memasuki sektor produksi. Karena itumindsetharus berubah dari berdagang ke industri, agar dapat mengeksekusi kebijakan fiskal dan moneter yang dibuat pemerintah.

Leave a Comment