Menjaga Momen Demokrasi di PSU Sabu

Lasarus Jehamat (Dosen Sosiologi FISIP Undana-Kupang)
Lasarus Jehamat (Dosen Sosiologi FISIP Undana-Kupang)

Oleh Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

 

Dalam hitungan hari, masyarakat Sabu Raijua akan mengikuti pemungutan suara ulang (PSU). Kompas.com (28/4/2021) menulis, PSU Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), digelar pada 7 Juli 2021. Hal tersebut disampaikan Juru bicara KPU Kabupaten Sabu Raijua Daud Pau.
Disebutkan, sebagai penyelenggara, KPUD Kabupaten Sabu Raijua telah mengajukan anggaran ke pemerintah daerah. Daud menuturkan, semua persiapan telah dilakukan, termasuk persiapan rencana anggaran dan biaya. KPUD Sabu Raijua sudah melakukan pembahasan dengan tim keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Berkaitan dengan keamanan, KPUD Sabu Raijua juga sudah menggelar rapat koordinasi serta sosialisasi terkait jadwal tahapan PSU dengan beberapa elemen dan peserta seperti pasangan calon, penjabat bupati, DPRD, Kepolisian, Danramil, Danpos AL, Kominfo, Kesbangpol, Bawaslu, pimpinan partai politik dan ketua dan anggota KPUD Provinsi NTT. Langkah selanjutnya ialah proses pemilihan ulang.

Perlu diketahui bahwa PSU Kabupaten Sabu Raijua dilakukan pascakeputusan Mahkamah Konstitusi terkait legalitas peserta pemilukada beberapa waktu lalu. Lepas dari pro dan kontra proses itu, beberapa catatan penting perlu disampaikan agar proses demokrasi yang sedang berkembang di Sabu Raijua tetap dipertahankan.

 

Urgensi Proses
Berkaitan dengan demokrasi, Indonesia masih dalam proses mencari dan menemukan bentuk yang pas dan tepat. Secara substansial, demokrasi kita masih mencari bentuk. Kita hanya menang secara prosedural. Faktanya, infrastruktur demokrasi kita telah ada bahkan sampai ke desa sekalipun.

Meskipun faktanya demikian, kita tidak perlu menangis dan meratapi perkembangan demokrasi itu. Banyak analisis menyebutkan bahwa gejala umum di negara di luar Eropa dan Amerika ditandai oleh masih mandegnya demokrasi substantif. Di Asia dan Afrika, banyak negara yang masih berkutat dengan berbagai bentuk kemiskinan meski telah melakukan pemilihan umum berkali-kali sebagai salah satu syarat pergantian kepemimpinan.

Selain kemiskinan, demokrasi di Asia dan Afrika cenderung memobilisasi warga untuk tujuan prosedural semata. Partisipasi aktif dengan kesadaran penuh dari dalam diri masyarakat masih sulit dibentuk di sini.
Rendahnya kesadaran berdemokrasi dan berpolitik berimplikasi munculnya gejala-gejala konflik di momen kontestasi; pemilu dan pemilukada.

Menurut Vandenberg dan Zuryani (2021), gagalnya membangun demokrasi berbasis kesadaran warga disebabkan karena wacana demokrasi di Indonesia dikuasai elite. Elitisme demokrasi berimplikasi munculnya pembangkangan sosial.

Alih-alih menyebut demokrasi, masyarakat cenderung berperilaku mengatasnamakan demokrasi. Konflik dan kekerasan yang turut serta hadir di ruang politik dan demokrasi Indonesia menjadi bukti sahih belum benarnya praktik demokrasi di negara ini.

Gejala yang sama ditulis Tamas Wells (2021). Dalam Narrating Democracy in Myanmar The Struggle Between Activists, Democratic Leaders and Aid Workers, Wells menyebutkan salah satu kelemahan perkembangan demokrasi di Asia ialah karena wacana demokrasi dikuasai erat oleh elite. Negara-negara di Asia memang melaksanakan Pemilu dan Pemilukada. Secara prosedural semuanya baik dan benar. Masalahnya ada di ruang substantif. Oleh sebagian elite, masyarakat hanya dijadikan alat untuk tujuan kekuasaan.

Menjaga Demokrasi
Demokrasi Sabu Raijua harus dijaga oleh semua elemen. Merujuk dua pandangan di atas, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan guna menjaga momen demokrasi itu, yakni pendekatan aktor dan struktur.
Di level aktor, semua aktor merupakan elemen yang harus bertanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan Pemilukada baik secara prosedural maupun substansial. Aktor yang dimaksud misalnya peserta kontestasi, partai politik, elite politik, pemilih, dan masyarakat umum.

Disebutkan, semua elemen aktor sejatinya memastikan keikutsertaan masyarakat dalam PSU karena kesadaran diri dan bukan karena mobilisasi. Di tataran praksis, penyelenggara harus bisa memastikan semua pemilih tercatat agar dapat menyalurkan hak politiknya. Di situ, daftar pemilih harus disebut. Sebab, dalam banyak kesempatan, daftar pemilih adalah titik rentan yang bakal menimbulkan masalah.
Perlu disampaikan bahwa demokrasi mengandaikan semua aktor terlibat secara penuh di dalamnya.

Dalam kerangka Pemilukada bayangan bahwa proses itu merupakan pesta demokrasi harus dicirikan kebahagiaan dan kesenangan. Dengan demikian, penyelenggara harus pula memastikan keamanan masyarakat Sabu Raijua di hari-hari ini. Pemilukada dilakukan tanpa tekanan entah berbentuk fisik maupun dalam wajahnya yang lain. Kebebasan memilih menurut logika dan kesadaran diri pemilih sendiri menjadi moral utamanya.

Di tingkat itu, politik uang dan isu primordial, misalnya, sedapat mungkin dihindari bahkan harus ditinggalkan. Sebab, fenomena itu tidak saja menafikan nilai demokrasi tetapi yang lebih fatal itualah munculnya gejala keterpecahan sosial pascakontestasi. Narasi dan wacana yang dibangun sebisa mungkin menyuburkan kedamaian.

Di tingkat struktur, seperti catatan Vandenberg dan Zuryani serta Wells, bangunannya mengarah ke proses demokrasi substantif. Hanya, bangunan substantif baru dapat dicapai kalau proses Pemilukada telah dilalui secara baik dan benar secara prosedural.

Pada level struktur, demokrasi dicapai dengan membuktikan janji yang disampaikan saat kampanye saat seorang pemimpin telah terpilih nanti. Sebelum sampai ke sana, relasi antaraktor dan pola relasi antarelemen perlu dibahas.

Relasi antarelemen demokrasi penting didiskusikan terutama agar demokrasi yang dibangun tidak bersifat elitis seperti dijelaskan di bagian di atas. Momen demokrasi tetap diupayakan agar PSU memberikan nilai guna bagi masyarakat dan tidak hanya soal pergantian kepemimpinan lokal.

Menjaga momen demokrasi memang harus melibatkan tidak saja aktor tetapi juga struktur. Dengan demikian, yang pertama dilakukan ialah memastikan bahwa semua yang berhak memilih wajib ada dalam daftar pemilih.

Selain itu, di hari-hari ini, menjaga keamanan dan kondusivitas sosial masyarakat harus terus dijaga oleh semua elemen. Demokrasi mengajarkan kebebasan dalam memilih dan agar konflik dikelola dengan baik dan bijak.

Agar demokrasi bernilai bagi masyarakat pascakontestasi, nanti Pemilukada merupakan jawaban pertama. Syaratnya, menjaga momen ini agar dapat berjalan aman dan damai.

 

Leave a Comment