Kasus Tanah Mabar, Muhamad Achyar dan Theresia Koroh Dimu Dituntut Berbeda

Simon Selly

 

Terdakwa M. Achyar dituntut selama 12 tahun penjara sedangkan Theresia Koroh Dimu dituntut selama 11 tahun penjara dalam sidang kasus dugaan korupsi aset negara di Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp1,3 Triliun, di Pengadilan Tipikor Kupang, Kupang, Selasa (15/6).

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kedua terdakwa itu, dipimpin ketua majelis hakim, Wari Juniati didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung. Turut hadir JPU, Herry C. Franklin, bersama rekan bersama kuasa hukum terdakwa. Sidang tersebut digelar secara virtual.

Dalam amar tuntutan, JPU menegaskan bahwa kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Muhamad Achyar dituntutselama dua belas (12) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair enam (6) bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp560 juta.

“Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam (6) tahun,” terang JPU Herry C. Franklin.

Sementara Theresia Koro Dimu seorang notaris dituntut selama sebelas (11) tahun penjara. Dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam (6) bulan kurungan.

Terdakwa Thresia Koro Dimu diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1. 123. 000.000.

Jaksa Pemuntut Umum menjelaskan bahwa kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. (Yan/ol)

Leave a Comment