NTT Bentuk Tim Pendamping Literasi

Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Tim Pendamping Literasi Provinsi NTT dan Pembahasan Rencana Kerja yang dilakukan secara daring, Jumat (30/7) pagi. Foto:Kekson Salukh/vn.

Kekson Salukh

PEMERINTAH Provinsi NTT, melalui Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah membentuk Tim Pendamping Literasi NTT, sebagai wujud dukungan Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Pembentukan Tim Pendamping Literasi NTT dilakukan dalam rapat koordinasi dan Pembahasan Program Kerja Jumat (30/7) secara daring dengan melibatkan berbagai stakeholders.
Hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi, Kepala BP PAUD & Dikmas NTT Maria B Advensia, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Stef Ratoe Oedjoe, Kepala LPMP NTT Muhammad Irfan, Kepala Kantor Bahasa NTT Syaiful Bahri Lubis, para pegiat Literasi, para Pemimpin Redaksi Media Victory News, Timor Express, Pos Kupang, Cakrawala NTT, serta perwakilan penerbit.

Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah poin penting yang nantinya akan diwujudnyatakan melalui program-program kerja. Poin-poin tersebut diantaranya; Tim Pendamping Literasi wajib terlebih dahulu melakukan pemetaan kondisi riil di 22 kabupaten/kota di NTT, baru kemudian dibuatkan program kerja.

Tim Pendamping Literasi juga harus mengoptimalkan peran para pegiat literasi yang tersebar di seluruh wilayah NTT, para penulis, dan penerbit. Perlu juga dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa termasuk pihak swasta.

Selan itu, program literasi sudah saat mulai mengarah pada literasi dalam bentuk digitalisasi untuk menunjang minat baca kaum milenial yang mulai beralih kepada internet.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan, Literasi harus diperkuat dengan payung regulasi yang nanti bisa memayungi seluruh pengambil keputusan, hingga bisa diimplementasikan dengan baik di sekolah.

Literasi bukan lip service tetapi perlu dukungan seluruh sektor, tidak hanya lembaga pendidikan. Untuk itu, perlu keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengembangan budaya literasi di NTT.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTT, Muhammad Irfan mengatakan, banyak negara maju seperti Amerika Serikat itu mewajibkan anak-anak membaca 20 buku setiap minggu, sehingga Indonesia khususnya NTT sudah harus mengarah ke sana.

“Budaya lisan kita di NTT jauh lebih dahsyat dibanding budaya membaca dan menulis. Inilah yang harus kita ubah agar guru-guru nanti beralih, menerangkan sedikit, menulis dan membaca lebih banyak. Kita tidak boleh membatasi siswa untuk membaca apapun, ” tandasnya.

Kepala BP PAUD & Dikmas Provinsi NTT Maria Advensia mengatakan, Literasi dan Numerasi sasarannya adalah Pemda dan seluruh sekolah dengan melibatkan tim pendamping literasi.

Bentuk kegiatannya adalah rakor, advokasi, dan pendampingan melalui tim pendamping literasi daerah serta penguatan literasi melalui Bimtek. Termasuk pula membentuk tim literasi sekolah.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT, Stef Ratoe Oedjoe mengatakan, diperlukan program literasi informasi, seperti latihan TIK dan Bimtek TIK di tingkat SMA/SMK, dan Ketiga pemerataan layanan literasi inklusif berbasis sosial. “Perpustakaan saat ini tidak hanya tempat membaca, menulis, tetapi sudah menjadi tempat kegiatan inklusif sosial lainnya, ” katanya.

Pegiat Literasi NTT Polikarpus Do meminta pemerintah harus membangun kampung literasi, dan rumah baca di seluruh pelosok kampung yang ada di provinsi NTT. (ari/yan/ol)

Leave a Comment