NTT Perlu Data Lengkap Semua Kapal Mitigasi Pencemaran Laut

Putra Bali Mula

Pemerintah Provinsi NTT harus memiliki data lengkap soal lalu lintas kapal, jenisnya, nomor seri hingga perusahaan dan aktivitas kapal yang melintasi perairan NTT.

Demikian disampaikan oleh Novy Farhani selaku Kasubdit PPK Wilayah I KLHK dalam webinar mitigasi dan penanggulangan tumpahan minyak di perairan laut Timor.

Webinar ini diselenggarakan pada Rabu (28/7) yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi bekerjasama dengan Program ATSEA UNDP.

“Seluruhnya itu diinventarisasi termasuk potensi alam, kualitas laut dan perusahaan kapal-kapal yang melintasi NTT,” kata dia.

Pemerintah NTT dapat melakukan mitigasi dengan adanya data tersebut karena dengan bantuan satelit sekalipun masih sangat sulit untuk menemukan pelaku pembuangan limbah kapal ke laut.

NTT sendiri mempunyai Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 260 Tahun 2021 tentang tim penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut di wilayah NTT.

Halid K. Jusuf, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan hal serupa sebelumnya.

Ia menilai masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan karena transportasi laut salah satunya adalah karena tumpahan minyak reklamasi dancl pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tanpa pengawasan.

Rizal Panrelly, Kepala Bidang Limbah Kemenko Marves menyebut tumpahan minyak ini dilakukan baik secara sengaja oleh pelaku usaha perkapalan atau dari tranportasi laut.

Hal terpenting adalah bagaimana aturan dan pengawasan ditegakkan karena banyak peraturan dan undang-undang sudah dibuat tetapi implementasinya minim.

“Pencemaran ini selalu ada setiap hari meskipun banyak undang-undang sudah dibuat padahal Indonesia sangat tergantung pada kegiatan maritim,” ungkap dia.

Pencemaran di perairan Natuna, ia mencontohkan, sering terjadi dan merusak potensi alam yang ada di Natuna. Pelaku pencemaran ini sulit ditangkap karena transportasi laut tidak mampu dideteksi. Ada 90 ribu lebih kapal yang melintasi zona tersebut tapi data yang diusut tidak sulit menemukan pelaku pencemaran ini.

Alasan lainnya adalah karena tidak optimalnya petugas di lapangan untuk tangkap tangan. Satelit LAPAN juga belum optimal dapat menangkap tumpahan minyak pada 24 jam setelahnya.

“Kapal-kapal sengaja membuang limbah,” kata dia.

Alasan limbah ini dibuang, duga Halid, karena negara seperti Singapore mengijinkan kapal-kapal bebas limbah saja yang bisa berlabuh.

“Sehingga mereka buang di laut. Ini masalah di Natuna,” tukasnya.

Ia juga mencontohkan perairan di Kerawang yang dicemari karena retakan pipa Pertamina dan telah dilakukan mitigasi pada 20 April lalu.

Ia merekomendasikan keakuratan data kerusakan yaitu adanya database dan pakar bidang itu untuk mengukur kerugian baik ekosistem, nelayan, sehingga dapat digantikan.

“Tim ini perlu ada di NTT yang mampu menghitung jumlah kerusakan dan kerugian akibat pencemaran ini,” ujarnya.

Menurut dia, Natuna juga NTT tidak perlu mengalami pencemaran terus menerus sehingga perlu data perusahaan tanker atau pihak tertentu, aktivitas migas juga pelakunya yang beroperasi di wilayah NTT. (bev/ol)

Leave a Comment