NTT Posisi 19 IKP Nasional 2020-2021

Peserta FGD National Assesment Council (FGD NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 foto bersama Ahli Pers Nasional dan jajaran PT Sucofindo usai kegiatan, kemarin.DOK SUCOFINDO

DEWAN Pers bekerja sama dengan PT Sucofindo, Selasa (8/6) merampungkan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) seluruh Provinsi untuk kondisi tahun 2020, dan IKP Nasional Tahun 2021 di Santika Premiere Hotel Slipi, Jakarta.

Dalam penyusunan yang melibatkan 15 Narasumber Ahli Provinsi dari 15 Provinsi yang dipilih, serta lima Narasumber Ahli Nasional itu,
Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan IKP tertinggi 83.30 dan Maluku Utara jadi juru kunci dengan IKP 68.32.
Provinsi NTT sendiri menempati posisi ke-19 dengan IKP 77.63 atau lebih tinggi dari IKP Nasional yaitu 76.02 dan sama-sama masuk kategori ‘agak bebas’.

Adapun peringkat lima teratas ditempati oleh Kepri disusul oleh Jawa Barat (82.66), Kalimantan Timur (82.77), Sulawesi Tengah (81.78), dan Kalimantan Selatan (81.64. Sedangkan peringkat lima terbawah ditempati Banten (74.94), Gorontalo (73.89), Papua Barat (70.69), Papua (68.87), dan Maluku Utara di posisi paling buncit (34).

Penurunan paling signifikan dialami di Maluku yang pada tahun 2019 menempati peringkat 1 kini terjun bebas di peringkat 10 (80.21), menyusul NTT yang tahun 2019 di posisi 6, kini melorot ke posisi 19.

Disaksikan VN, dalam penyusunan yang menggunakan pola focus group discussion (FGD) itu, menghadirkan lima Narasumber Ahli Nasional (Ahli Pers Nasional) yaitu Yosep Adi Prasetyo (Praktisi dan mantan Ketua Dean Pers), Bambang Harymurti (Tokoh Pers), Hendry Ch Bangun (Dewan Pers), Nina Mutmainah (Akademisi UI), dan Wariki Sutikno (Dirut Politik Bappenas).
Plt Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wariki Sutikno dan Senior Lead Auditor PT Sucofindo Nurbeta Kurniawan juga tampil memberikan masukan-masukan.

Efek Covid-19

Sementara itu, dalam FGD hasil sementara IKP 2021 dari 34 Provinsi yang sudah dirampungkan dalam FGD per provinsi, kemudian dibahas dan diberi pembobotan oleh kelima Narasumber Ahli Nasional kemudian dikomparasi dan diperoleh IKP Total secara Nasional.

Dalam kesempatan itu terungkap bahwa IKP Provinsi NTT yang mengalami penurutan sekitar tiga persen dari tahun sebelumnya, disebabkan pada turunnya indikator item lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum.
Di item Lingkungan Ekonomi, pandemi Covid-19 mengakibatkan pers di seluruh Indonesia mengalami goncangan ekonomi. Meski di NTT tak ada pengurangan gaji dan pengurungan karyawan seperti yang terjadi di sejumlah media di Indonesia, namun media di seluruh Indonesia akhirnya berharap pada kerja sama dengan pemerintah daerah. Tidak terkecuali media-media besar di Ibukota Negara.

“Kerja sama media di seluruh Indonesia dengan pemda menjadi sangat besar bahkan sampai 90 persen. Dan ini akan sangat berdampak pada independensi. Apapun label yang dibuat. apakah kerja sama publikasi, advertorial, berita berbayar dll,” ujar Hendry Ch Bangun, dalam FGD bertajuk National Assesment Council (FGD NAC) itu.

Sedangkan di Lingkungan Hukum, terjadi sejumlah peristiwa kriminalisasi wartawan dan kekerasan terhadap wartawan di sejumlah daerah di NTT.

Di Malaka, seorang wartawan sampai disidangkan dengan pasal pencemaran nama baik,  meski akhirnya bebas. Di Malaka juga terjadi pemukulan terhadap wartawan yang diduga dilakukan oleh timses paslon Pilkada. Sedangkan di Flotim terjadi penganiayaan wartawan oleh kontraktor.

Menurutnya, secara nasional kondisi ini (ancaman dan kekerasan kepada wartawan). Papua Barat, Papua, Kalimantan, dan NTT terjadi dan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi saat pilkada.

Meski demikian, lanjut Stenly (sapaan Yosep Adi Prasetyo), IKP Nasional cukup meningkat. Tahun 2020 itu 75.27 tahun ini 76.02. Kenaikannya masih dalam kategori sedang atau ‘agak bebas’,” ujar Stenly yang juga mantan Ketua Dewan Pers 2016-2019 itu.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat pembukaan kegiatan menegaskan bahwa Pers harus bisa mengawal dan membangun demokrasi yang nyata.
Sedangkan Bambang Harymurti mengemukakan, ke depannya perlu ada perbaikan metodologi survei ini untuk membedakan kebebasan pers di tingkat daerah. Baik dalam kategori cetak maupun online.

“Mungkin ke depannya perlu difokuskan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan media mana yang disurvei. Apakah mainstream ataukah 40 ribuan media online yang ada di Indonesia,” bebernya. (paa/ari/yan/ol)

Leave a Comment