Panitia Pilkades Kabupaten SBD dan Kadis PMD harus Diberi Sanksi

Suasana rapat internal DPRD SBD yang membahas ketidakhadiran Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten, Kamis (22/7).

Frengky Keban

 

Sejumlah anggota DPRD SBD mendesak pimpinan DPRD untuk memberikan peringatan keras kepada Ketua Panitia Pilkades Serentak 2021 sekaligus Kepala PMD, Dominggus Bulla setelah dirinya mangkir dalam sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD SBD, yang direncanakan digelar, Kamis (22/7) siang.

Desakan tersebut mengemuka dalam rapat internal DPRD yang dipimpin langsung dua Pimpinan DPRD, Haji Samsi Pua Golo dan Maximus Mario Kaka. Tidak hanya peringatan keras, wacana mosi tidak percaya pun sempat digulirkan sejumlah Anggota DPRD.

“Hari ini secara pribadi, saya kecewa dengan sikap pimpinan PMD karena sudah dua kali tidak hadir dalam RDP ini. Untuk itu saya minta kita beri sanksi administrasi kepada kadis PMD karena telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada lembaga ini. Saya sepakat dengan wacana soal mosi tidak percaya yang telah dilontarkan teman-teman DPRD terdahulu karena esensi RDP ini untuk bersama menemukan solusi atas semua persoalan yang terjadi dalam Pilkades kemarin,”ungkap Politisi Nasdem, Thomas Tanggu Dendo di kesempatan itu.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD lainnya Abdul Haris Nasution. Abdul Haris meminta perlu ada sikap tegas dari pimpinan terhadap Kadis PMD yang seolah-seolah tidak menghargai undangan lembaga DPRD. Sikap itu ungkapnya perlu diambil sebagai upaya menjalankan fungsi sebagai mitra Eksekutif.

“Saya malah berpikir untuk mengambil langkah lebih dari sekedar kita mengeluarkan surat peringatan ataupun teguran. Dalam tatib ada pemanggilan paksa. Kenapa tidak kita gunakan cara itu? Karena ketakutan saya, kita sudah panggil dua kali tapi tidak digubris jangan sampai ketika surat ketiga kita keluarkan lagi maka dia (Kadis PMD) tidak datang lagi. Ini kan buat lembaga tidak punya marwah lagi dan terkesan diinjak-injak,” Seru Anggota DPRD dari Partai Golkar, Heri Pemu Dadi.

Sementara itu, anggota lainnya, Stefanus Sosa dan Rato Bato di kesempatan itu lebih menekankan bahwa RDP yang digelar ini bukan untuk mementahkan hasil dari pilkades, namun lebih untuk mencari keadilan terhadap segala persoalan yang telah dilaporkan masyarakat pasca Pilkades.

“Kita wajib untuk panggil Panitia yang ada ini untuk mendapatkan penjelasan utuh soal pelaksanaan Pilkades kemarin kalaupun beri rekomendasi maka kita wajib juga mendengarkan jawaban atas segala rekomendasi yang kita keluarkan. Selama ini itu tidak terjadi. Kita beri rekomendasi namun belum pernah ada jawaban atas rekomendasi kita ini,”sebut Rato Bata.

Sementara itu, Wakil Ketua I Samsi Pua Golo ditemani Wakil Ketua II, Maximus Mario Kaka dalam konferensi pers kepada media menyebut bahwa RDP yang digelar pihaknya tersebut merupakan permintaan dari Ketua Panitia dan juga Kadis PMD sendiri namun anehnya Kadis PMD di kesempatan itu mangkir dari RDP setelah sebelumnya membatalkan RDP pertama karena alasan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Waikabubak.

“Ini kali kedua dan tentunya sangat membuat kami kecewa. Semacamnya panitia melecehkan lembaga ini. Kami meminta Bupati untuk meninjau kembali posisi Kadis PMD sekarang untuk dievaluasi tanpa pemberitahuan,”tegasnya.

Ketua Panitia Kabupaten Pilkades SBD, Dominggus Bulla saat hingga berita ini diturunkan belum merespons panggilan VN melalui jaringan telpon. (Yan/ol)

Leave a Comment