Pedagang Kecil di Kota Kupang Wajib Punya Nomor Induk Berusaha

Putra Bali Mula

Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib dimiliki oleh para pedagang kecil, pedagang kaki lima dan semua pengusaha yang tergolong pelaku UMKM. NIB mempunyai ragam manfaat selain memudahkan pendataan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Franky Amalo mengajak para pelaku usaha memiliki NIB ini.

“Nomor Induk Berusaha bukan untuk mereka yang punya anggaran atau dana besar tetapi kepada pelaku usaha yang termasuk kategori UMKM juga harus punya NIB,” kata dia di ruang kerjanya Kamis (18/11).

Ia menyebut pihaknya membantu para pelaku usaha kecil ini untuk memperoleh NIB. Tidak jauh berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka setiap usaha juga memerlukan identitas yaitu dengan NIB ini.

“Itu program kita melalui sistem pendampingan atau bantuan dari kita. Ini memang tanggung jawab karena kita tahu teman-teman yang bergerak pada usaha kecil rata-rata karena kesibukan, belum dapat info jelas terkait NIB ini, sehingga kita membantu,” jelasnya.

NIB bermanfaat untuk pemberian dana atau bantuan dari pihak ketiga, pemerintah, atau juga lembaga keuangan. Syaratnya adalah usaha dengan NIB yang akan dibantu.

“Itu yang nantinya dilampirkan karena mereka sudah tercatat dengan adanya NIB ini,” imbuhnya lagi.

NIB sebagai identitas usaha ini diakui secara nasional dan pemerintah pusat nantinya menghitung jumlah usaha yang ada di Kota Kupang berdasarkan data NIB ini. Untuk itu pemerintah menegaskan NIB penting bagi para pengusaha termasuk pelaku UMKM.

“Nantinya berkaitan juga dengan penetapan program kepada mereka yang punya usaha kecil. Programnya seperti apa, kegiatannya apa yang bisa diluncurkan pemerintah pusat hingga provinsi, dan sasarannya sudah mereka perhitungkan,” kata Franky.

Ia menyebut pengurusan NIB tidak dipungut biaya sama sekali dan dapat diselesaikan dalam beberapa jam saja tergantung dengan kekuatan server dan internet saja.

“Ini seluruh Indonesia dan semua mengurusnya,” kata dia.

Meilan Sibuea selaku Kepala Bidang Data pada kesempatan yang sama itu menekankan agar legalitas usaha ini dapat dipenuhi para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM.

“Sebagai indentitas usaha mungkin bisa mendapatkan bantuan dan program pembinaan nantinya,” kata dia. (bev/ol)

Leave a Comment