Pemkab Kupang Serahkan Sertifikat Tanah ke Pemkot Kupang dan Pemprov NTT

Putra Bali Mula

Bupati Kupang Korinus Masneno menyerahkan empat sertifikat kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Funay, Rabu (28/7) bersamaan dengan penyerahan sertifikat tanah Pemkab Kupang kepada Pemerintah Provinsi NTT, Polres Kupang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kupang.

Empat sertifikat tersebut yakni sertifikat tanah Kantor Lurah Manutapen, Puskesmas Manutapen, Kantor Lurah Oepura serta sertifikat tanah Puskesmas Kota Kupang.

Secara keseluruhan Korinus menyerahkan delapan sertifikat tanah kepada Pemprov NTT yang diterima Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing, satu sertifikat tanah Kantor BPS Kabupaten Kupang kepada Kepala BPS Kabupaten Kupang, Johanis Winand Tehusalawane serta satu sertifikat tanah eks lapangan pacuan kuda kepada Kapolres Kupang, AKBP. Aldinan Manurung.

Bupati Kupang, Korinus Masneno menyampaikan setiap pemilik tanah untuk berusaha memperoleh jaminan hukum atas tanah tersebut termasuk juga pemerintah.

Sertifikat tanah memberikan kekuatan hukum dalam bentuk perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, sekaligus aset itu sendiri. Dengan kata lain, sertifikat memiliki andil yang cukup besar dalam mengamankan aset Pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan status dikuasai atau dimiliki namun juga perlu dibarengi dengan adanya dokumen kepemilikan yang legal,” ujarnya.

Ia menambahkan sertifikat tanah terhadap aset pemerintah daerah juga adalah merupakan syarat mutlak dalam rangka penatausahaan aset pemerintah daerah yang sah, sejalan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT terhadap Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Kupang.

Atas dasar inilah, penyerahan sertifikat tanah yang dilaksanakan hari ini menjadi momentum terbaik bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Kementerian maupun Lembaga Negara, dalam menertibkan, mengamankan serta memberikan kepastian hukum terhadap barang milik daerah berupa tanah.

Hal ini perlu dilakukan karena bila mencermati perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta kebijakan pemekaran wilayah Kota Kupang, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka terdapat sebagian sub urusan pemerintah daerah, serta barang milik daerah yang wajib untuk diserahkan oleh Pemkab Kupang, kepada Provinsi NTT dan Pemkot Kupang sebagai bagian dari penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen atau P3D. Untuk pihak Kepolisian Resort Kupang dan BPS Kabupaten Kupang, dalam rangka tertib administrasi penatausahaan aset Pemerintah Kabupaten Kupang.

Dengan dilaksanakannya penyerahan sertifikat ini, Bupati Kupang berharap dapat menghadirkan pengelolaan aset berupa tanah yang tertib, sah, aman dan berkepastian hukum.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Funay saat menerima sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Kota Kupang mengaku sertifikat tersebut akan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tentunya semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (bev/ol)

Leave a Comment