Pemkab Mabar Diminta Tuntaskan Kasus Stunting

Suasana FGD yang diselenggarakan Tim Pokja Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting NTT bersama anggota Tim Konvergesi Stunting dan seluruh petugas puskesmas di wilayah Mabar, akhir pekan kemarin. Foto: Gerasimos/VN
Suasana FGD yang diselenggarakan Tim Pokja Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting NTT bersama anggota Tim Konvergesi Stunting dan seluruh petugas puskesmas di wilayah Mabar, akhir pekan kemarin. Foto: Gerasimos/VN

Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Provinsi NTT mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) tuntaskan stunting hingga nol persen pada tahun 2024.

“Kami dorong Pemkab Mabar menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Dengan begitu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting,” ungkap Ketua Pokja Penanganan dan Pencegahan Stunting NTT, Sarah Lery Mboeik pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Stunting bersama anggota Tim Konvergesi Stunting Mabar, akhir pekan kemarin di Labuan Bajo.

Menurut Sarah, masalah stunting atau kekerdilan menjadi perhatian besar Pemerintah Provinsi NTT, sehingga seluruh pemkab di NTT khususnya Mabar diminta agar turut serta dalam mengurangi angka stunting yang masih terbilang tinggi di NTT.

“Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Wakil Gubernur Josef Nae Soi berkomitmen menurunkan angka stunting sejak tahun 2018 lalu. Faktanya, persentase balita stunting di Pemkab Mabar menurun dari tahun 2018-2020, karena ada intervensi berkelanjutan dari semua pihak di wilayah Mabar,” jelas sarah.

Ia merincikan, tahun 2018 dari angka 44,3 persen turun menjadi 19,6 persen pada tahun 2019 dan konsisten menurunkan angka stunting pada tahun 2020 menjadi 19,1 persen.

Berdasarkan laporan awal survei Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Mabar menyebutkan 80 persen responden tidak paham tentang konseling gizi dan kesehatan. Pelaksanaan program untuk pencegahan stunting di Mabar belum maksimal.

Selain itu, arogansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Mabar masih tinggi dan belum ada kerja sama atau starategi konvergensi belum berjalan maksimal, sehingga pencegahan stunting belum maksimal.

Menurutnya, berdasarkan hasil monev Pokja terkait 25 indikator penyebab stunting di sejumlah Kabupaten se-NTT ditemukan indikator Bina Keluarga Balita (BKB) dan Konseling atau Pola Asuh anak masih kurang. Aspek tersebut perlu mendapat perhatian lebih terutama dimasa pandemi covid-19, karena anak-anak belajar dari rumah.

Fakta lain yang ditemukan adalah banyak orangtua setelah melahirkan, anaknya dititipkan di keluarga sehingga perhatian terhadap anak tidak maksimal.

 

Kekurangan Gizi Kronis
Anggota Pokja Penanganan dan Pencegahan Stunting NTT, Intje Picauly menyampaikan stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan TPB.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, yaitu mulai dari masa 1.000 hari pertama kehidupan yang tidak hanya menyebabkan hambatan pada pertumbuhan fisik akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar di masa mendatang.

Sehingga Pemkab Mabar harus mempunyai kebijakan intervensi penurunan stunting melalui aksi integrasi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama. (sat/ari)

Leave a Comment