Pemkab Sumba Timur Tunggak PKB Rp857 Juta

Kepala UPT-PAD Provinsi NTT Wilayah Sumba Timur, Denny Samuel Sandy

Jumalmal Hauteas

 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat atau lebih sebesar Rp 857.069.102. Pemkab Sumba Timur sudah menyurati pimpinan Perangkat Daerah (PD) maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera melunasi tunggakan PKB ini.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan dan Aset Daerah (UPT-PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilayah Sumba Timur, Denny Samuel Sandy mengungkapkan hal ini saat ditemui VN di kantornya, Rabu (30/6).

Dirinya sudah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang dihadiri langsung Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, sehingga Pemkab Sumba Timur menyatakan siap untuk proses pelunasannya.

“Pertemuan kita dengan pemerintah waktu lalu Pak Bupati (Khristofel Praing) janji akan segera diurus pembayarannya. Namun dua hari kemudian datang badai Seroja, jadi kita masih menanti tindak lanjut dari pemerintah,” urainya.

Diuraikannya tunggakan PKB kendaraan dinas milik Pemkab Sumba Timur ini terdiri dari 931 unit kendaraan yang belum melunasi PKB-nya. Dimana jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni kendaraan roda dua sebanyak 697 unit dan roda empat atau lebih sebanyak 234 unit.

Mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PKB yang ditetapkan pemerintah bersama DPRD Provinsi NTT tahun 2021 untuk UPT-PAD Wilayah Sumba Timur sebesar Rp 38.132.375.521 atau naik Rp 17 Miliar lebih jika dibandingkan dengan target tahun 2020 lalu sebesar Rp 21 Miliar lebih.

“Tahun lalu kita capai 98 persen lebih, dan target kita tahun ini dinaikkan jadi 38 Miliar lebih. Jadi kita sedang usahakan untuk bisa mendekati target yang diberikan,” jelasnya.

Upaya yang dilakukan saat ini adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga dapat melakukan penagihan kepada wajib pajak yang ada di kecamatan-kecamatan dengan memanfaatkan hari-hari pasar mingguan saat warga masyarakat wajib pajak berkumpul. Hal ini untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya karena selain hemat waktu, masyarakat juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk datang membayar pajak di Waingapu.

“Kami berterima kasih juga kepada pak bupati dan jajaran para camat yang sudah terus membantu kami dalam melakukan penagihan ke kecamatan-kecamatan,” ungkapnya.

Selain melakukan penagihan langsung ke kecamatan-kecamatan, untuk wilayah perkotaan dan kelompok pengusaha, pihaknya menggunakan pendekatan door to door kepada setiap wajib pajak sesuai dengan data yang ada di sistem. Namun dengan makin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur, pihaknya mengubah caranya dengan menyurati wajib pajak.

“Karena tidak boleh tilang, kami datangi wajib pajak ke rumah. Tetapi sekarang kami berkirim surat untuk menghindari kontak langsung dan mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Hingga saat ini khusus untuk Kabupaten Sumba Timur menempati urutan kedua setelah Kota Kupang yang capaian targetnya paling tinggi yakni 23,46% atau Rp 8.946.403.918 sedangkan jika digabungkan dengan wajib pajak dari kabupaten lain yang membayar pajak di Sumba Timur totalnya sudah mencapai Rp 9.088.947.824 atau 23,84%.

Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing yang dikonfirmasi VN mengenai tindak lanjut pemerintah daerah dalam melunasi tunggakan PKB Rabu (30/6) menjelaskan, pihaknya sudah menyurati pimpinan PD dan ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk bisa memperhatikan tunggakan PKB yang ada guna segera dibayar. (Yan/ol)

Leave a Comment