Pemkot belum Masukan KUA-PPAS, Dewan Surati Gubernur dan Mendagri

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang, Yuvens Tukung

Yance Jengamal

 

Pemkot Kupang hingga saat ini belum memasukan KUA-PPAS ke lembaga DPRD Kota Kupang. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Kupang berencana menyurati Gubernur dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem, Yuvens Tukung, saat berbincang-bincang dengan VN, Selasa 23 November 2021 petang.

Dirinya mengaku tidak memahami alasan Pemkot Kupang belum mengajukan dokumen perencanaan atau rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) hingga saat ini. Sehingga berdampak pada lambatnya proses pembahasan di Dewan.

“Ini kondisi tentu sangat sulit kerena berdampak pada tidak menentunya/tidak adanya kepastian arah dan target pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat kota kupang. Masyarakat akan dirugikan dalam hal ini,” kata dia.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu perihal tahapan dan jadwal pelaksanaan pembahasan APBD Tahun 2022, dimana penyampaian rancangan KUA -PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD, kata Yuvens, paling lambat minggu kedua bulan Juli. Dan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Tentang KUA PPAS paling lambat Minggu ke 2 bulan Agustus. Begitupun perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 bulan september. Sedangkan persetujuan antara DPRD dan pemerintah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan

“Itu berarti tgl 30 November harus ada persetujuan dan berarti pembahasannya harus selesai. Pada perinsipnya kita mau bersidang. Sebab hakekat dan tujuan kami berada di sini ya untuk bersidang! Tapi kalau sidang tidak terjadi seperti ini, maka kami dianggap tidak bermakna dan tidak berarti lagi bagi masyarakat kota kupang. Tentu kita tidak ingin hal seperti ini terjadi karena itu kita tetap merasa berkewajiban bersidang kalau memang dokumen secepatnya sampai di kami punya tangan,” tegas Yuvens.

“Tetapi karena kondisinya sudah terlambat maka kami meminta penambahan waktu pembahasan,” sambung dia.

Menurut, DPRD telah mengadakan rapat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Dan dalam rapat disepakati bahwa Pimpinan DPRD Kota Kupang akan mengirimkan surat kepada Gubernur tembusan ke Mendagri. Surat juga dikirim untuk wali Kota Kupang.

“Tadi ada rapat dan sudah diputuskan melalui rapat bersama pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta pimpinan komisi sebagai upaya mencari jalan keluar yang terbaik. Solusinya pimpinan DPRD mengirimkan surat kepada gubernur, tembusan mendagri dan walikota Kupang. Kita memiliki komitment untuk tetap bersidang tapi mesti ada penambahan waktu yang cukup. Kita tidak berani membahas dalam waktu yang relatif sangat terbatas dan singkat,” jelasnya. (Yan/ol)

Leave a Comment