Pemkot Dinilai ‘Sengaja’ Benturkan Pansus dengan 186 PTT yang Dipecat

Ketua Pansus DPRD Kota Kupang terkait LKPj Wali Kota Kupang, Tellendmark J. Daud sedang memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (27/7).

Yapi Manuleus

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang menilai Pemerintah Kota Kupang seakan ingin membenturkan DPRD kota Kupang dengan Ratusan Pegawai Tidak Tetap(PTT) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Hal ini merupakan buntut dari pemberhentian 186 PTT oleh Pemkot Kupang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Kupang dengan Nomor: BKPPD.889/737.g/B/VII/2021, tentang pemberhentian Pagawai Tidak Tetap di lingkup pemerintah kota Kupang tahun anggaran 2021, pada tanggal 19 Juni 2021 yang lalu dan ditandatangani Sekda Kota Kupang, Fahrensi Funay.

Dalam isi Surat Keputusan tersebut menuliskan bahwa langkah pemberhentian PTT itu berdasarkan keputusan Panitia Khusus DPRD Kota Kupang pada tanggal 12 Juni 2021, tentang rekomendasi atau catatan strategis DPRD Kota Kupang tentang LKPJ Walikota Kupang yang diketuai oleh Telendmark J. Daud.

Ratusan PTT itu pun diberhentikan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sesuai SK yang dikeluarkan itu.

Ketua Pansus DPRD Kota Kupang Tellendmark J. Daud, terhadap LKPj Wali Kota Kupang, yang ditemui VN di Kantor DPRD Kota Kupang pada, Selasa (27/8) sangat kesal dengan SK yang dikeluarkan Pemkot itu, sebab Pansus tidak pernah merekomendasi untuk memecat PTT tersebut.

Menurutnya, SK yang dikeluarkan tersebut secara legalitas hukum tidak sah, karena tidak memuat nama lembaga, melainkan nama pribadinya.

“SK yang kita lihat kok jadi dasarnya rekomendasi Pansus yang diketuai oleh saya, ini sangat lucu. Seolah-olah membenturkan antara Pansus atau DPR dengan PTT, seolah-olah ini maunya Pansus, padahal Pansus tidak berikan rekomendasi untuk memecat 186 orang ini,” katanya.
Tidak untuk Diberhantikan

Dia mengatakan, dalam rekomendasi Pansus ditemukan selisih 186 PTT yang menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran, namun bukan untuk diberhentikan.

“Penjelasan dari kepala BKD waktu itu bahwa pada saat pengganggaran itu PTT sebanyak 1200 lebih orang, ternyata didalam Rapat Pansus katanya 2300 lebih sehingga selisih 186. Nah 186 itu yang menurut Pansus tidak sesuai dengan mekanisme pengganggaran,” katanya.

“Tapi stop disitu, artinya begini silahkan pemerintah buat begitu, tapi ini jangan terjadi lagi di tahun yang berikut, bukan untuk memberhentikan orang,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan terkait rekomendasi Pansus yang mau memberhentikan PTT di Kantor DPRD Kota Kupang sebanyak 45 orang yang tidak pernah diusulkan Sekertaris DPRD Kota Kupang selama ini, bahkan katanya sampai badan anggaran pun tidak pernah mengusulkan.

“Ini terungkap di Pansus, maka kami minta untuk segera PTT yang diterima per 1 Mei 2021 yang anggarannya ada di Sekretariat DPRD itu sebelum terjadi persoalan hukum ke depan sebaiknya diberhentikan. Karena SK-nya 1 Mei, kita Pansus bulan Juni. Sementara mereka baru melaporkan bulan Juni. dari pada belum terlanjur lebih baik di-stop. Sehingga jelas 45 PTT itu siapa-siapa, dan yang baru laporkan hanya 32 PTT saja,” katanya.

Dirinya memastikan akan memanggil Sekda Kota Kupang Fahrensi Funay untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena Sekda yang menandatangani SK tersebut.

 

Cabut SK

Kepada PTT yang diberhentikan, ia mengimbau untuk tetap tenang dan bersabar serta bekerja seperti biasanya.
“Kami juga minta cabut kembali SK ini kalau tidak kita akan tempuh cara lain. Karena yang mengangkat PTT adalah Walikota bukan Tellend Daud,” ujarnya.

Sekda Kota Kupang Fahrensi Funay yang langsung di konfirmasi VN menyatakan, keputusan tersebut berada di tangan Walikota Kupang. Sehingga pihaknya meminta media untuk mengonfirmasi hal tersebut ke Walikota Kupang Jefri Riwu Kore.

“Nanti dengan pak Wali saja ya, karena hak mencabut dan mengangkat itu di Pak Wali. Kita ini hanya melaksanakan saja,” tutupnya. (Yan/ol)

Leave a Comment