Pemkot Kupang-KPK Sikat Penunggak Pajak

Kasatgas Korsup KPK wilayah 5 Dian Patria (kanan) bersama Wakil Wali kota Kupang Hermanus Man (dua dari kiri) siap menempel stiker pemberitahuan penunggak pajak di Kelapa Restaurant & Sky Lounge, Kupang, kemarin. Foto: Rafael/VN
Kasatgas Korsup KPK wilayah 5 Dian Patria (kanan) bersama Wakil Wali kota Kupang Hermanus Man (dua dari kiri) siap menempel stiker pemberitahuan penunggak pajak di Kelapa Restaurant & Sky Lounge, Kupang, kemarin. Foto: Rafael/VN

Empat Perusahan Penunggak Pajak

01. Imperial World Rp1 miliar
02. Trans Mart Rp500 juta
03. Kelapa Restaurant & Sky Lounge Rp100 juta
04. Bread Baker Rp71 juta

 

Rafael Pura

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membereskan tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB), restoran dan hotel.

Kerjasama itu diharapkan dapat membereskan semua tunggakan pajak seraya membangun kesadaran bagi para pelaku usaha agar taat membayar pajak.

Tunggakan PBB dan pajak restoran di Kota Kupang sejak tahun 2017 hingga saat ini mencapai Rp35 miliar.

Jumlah tunggakan pajak tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Paling banyak PBB mencapai Rp32 miliar, sedangkan pajak restoran dan hotel mencapai Rp3 miliar.
K

PK dan Pemkot Kupang, Rabu (23/6) turun langsung ke tempat usaha yang menunggak pajak. Tempat usaha penunggak pajak antara lain, Kelapa Restaurant & Sky Lounge yang lebih akrab dengan sebutan Kelapa Resto, Bread Bakers, Imperial World dan Trans Mart Kupang. Bagi empat perusahaan tersebut akan mendapat pemantauan ekstra dari Pemkot. Jika tunggakan pajak tidak juga dibayar maka akan dilarang beraktivitas.

Empat perusahan ini diketahui menunggak pajak mencapai ratusan juta rupiah. KPK dan Pemkot langsung menempel stiker pemberitahuan di masing-masing tempat usaha itu.

Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man hadir langsung bersama Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK wilayah 5, Dian Patria. Hadir pula Kepala Pendapatan Daerah Kota Kupang Ari Wijana dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Zet Soni Libing.

 

Tutup Usaha
Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengatakan, tujuan kerja sama dengan KPK itu untuk menegakkan citra pelayananan publik yang bebas korupsi. Pelayanan publik itu harus bersih dan hak rakyat harus diberi dan hak pemerintah juga patut dipenuhi.

Wakil Wali Kota Hermanus Man mengingatkan para pengusaha, segera membayar tunggakan pajak itu dalam waktu 3X24 jam, jika belum melunasi tunggakan pajak itu, tempat usaha segera ditutup.

Aksi itu, sebut Wakil Wali Kota Hermanus Man, bukan untuk menakut-nakuti ataupun membuat malu para pengusaha di depan publik. Perusahan memang wajib membayar pajak. Aksi itu, juga diharapkan bisa memberikan edukasi, agar ke depan tidak ada lagi perusahan yang menunggak pajak.

 

Terjadi Pembiaran
Kasatgas Korsup KPK wilayah 5, Dian Patria mengatakan, pandemi covid-19, berdampak pada menurunnya kemampuan keuangan daerah. Pajak berkurang dan APBD direfocussing. Penting bagi Pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada.

“Tidak boleh lagi ada pembiaran. Selama ini kurang aktif, harus dioptimalkan. Sebenarnya KPK tak perlu mendampingi. Tapi kita harap ke depan, sudah bisa sendiri,” katanya.

Aksi hari ini (kemarin) dengan menyasar perusahan-perusaha besar, kata dia, hendak memberi pesan dan menunjukkan, Pemerintah Kota Kupang sudah bergerak dan memastikan pajak-pajak yang tertunggak itu segera dibayarkan.

Patria memastikan, kerja sama pemerintah dan KPK tidak sebatas pada pembayaran pajak saja, melainkan juga kerja sama lainnya, termasuk penggunaan anggaran dan aset.

 

Tunggakan Rp35 Miliar
Kepala Dinas Pendapan Daerah Kota Kupang Ari Wijana menambahkan, sesuai temuan BPK, terdapat tunggakan pajak restoran dan PBB di Kota Kupang mencapai Rp35 miliar. Upaya yang dilakukan dengan menggandeng KPK agar bisa terselesaikan dan tidak menjadi piutang yang abadi.

Tunggakkan pembayaran itu, kata Ari Wijana, dimulai dari Tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagaimana yang dinventarisir Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Dari hasil inventarisir itu, sesuai permintaan KPK, dibuat dalam buku, kemudian mengkategorikan perusahan-perusahan yang menunggak pembayaran pajak itu, ke dalam 10 besar, sesuai dengan nominal tunggakan pajaknya.

Ari menyampaikan terima kasih kepada KPK. Kerja sama ini, diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Kupang agar lebih proaktif. Tidak lagi pasif yang berdampak pada bertambahnya tunggakan pajak itu.

“Prinsipnya, bukan kita mau mempermalukan siapa pun, tapi harus mengikuti aturan,” katanya.
Daniel Wouri, warga Kelurahan Kolhua kepada VN, meminta agar Pemkot tegas terhadap perusahaan penunggak pajak.

“Kita kalau pi (pergi) makan di resto harga kena pajak tapi mereka sonde (tidak) bayar pajak. Masyarakat belanja apa-apa harga potong pajak tapi dong sonde setor. Su karmana ni,” kata Daniel. (mg-03/R-2)

Leave a Comment