Pemkot Menunggu Undangan DPRD

Wakil Wali Kota Kupang Herman Man
Wakil Wali Kota Kupang Herman Man

Rafael L. Pura

Polemik persidangan dengan agenda nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Kupang dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di lingkup Pemerintah dan DPRD Kota Kupang, yang berujung pada skors persidangan akan dibawa ke Provinsi untuk mencari solusinya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man mengaku siap melanjutkan persidangan dan menunggu undangan dari DPRD Kota Kupang.

Saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Kamis (17/6), Hermanus Man mengatakan, pada prinsipnya pemerintah siap melanjutkan persidangan dan menunggu undangan dari DPRD.

Herman Man mengatakan ia tidak bisa hadir dalam sidang kemarin karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan.

“Misalnya jadwal besok (hari ini), maka saya akan hadir, karena memang persidangan harus dilanjutkan,” kata Herman Man.

Padron Paulus Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang

Padron Paulus
Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus mengatakan, persidangan belum bisa dilanjutkan karena Sekda Kota Kupang melaporkan harus bersama Wali Kota bertugas ke Jakarta.

“Wakil Wali Kota masih sakit, jadi kita akan ke Provinsi dan melaporkan kondisi yang terjadi,” kata Padron.

Pihaknya akan menyesuaikan waktu pertemuan dengan kesibukan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Kita menuju Provinsi untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan keadaan di Kota saat ini. Bisa saja hari ini (kemarin), tergantung dari kesediaan gubernur atau wakil,” katanya.

Terpisah Plt. Sekwan kota Kupang Elvianus Wairata mengatakan hari ini (kemarin) Sekda Kota Kupang Fahrensi Funay telah menemui pimpinan DPRD Kota Kupang.

“Pak sekda telah menemui pimpinan DPRD, namun seperti apa hasilnya belum diketahui. Hanya sesuai rencana akan digelar rapat kerja bersama ketua-ketua fraksi bersama pimpinan DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Kupang menutup sementara sidang penyampaian tanggapan Wali Kota Kupang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Kupang dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, karena sudah tiga kali Pemkot Kupang mangkir sidang dalam sehari.

Anggota DPRD Kota Kupang, Telendmark Daud kepada VN, Rabu (21/6) mengatakan, Pemkot mesti hadir dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD tahun 2020. Begitu banyak pernyataan dan kinerja yang perlu klarifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Ketidakhadiran Pemkot ini menunjukkan tidak adanya itikad baik. Untuk itu, ketiga pimpinan DPRD Kota Kupang akan lapor Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu.

“Penyelesaian tindakan tidak terpuji ini bakal dilaporkan kepada Gubernur NTT karena Pemkot dinilai lari dari tanggung jawab dan tidak menghormati Dewan secara lembaga,” tegasnya.
(mg-03/mg-25/ari)

Leave a Comment