Pemkot “Tertutup” soal Alur Dana Refocusing Rp86 Miliar

Suasana sidang Paripurna DPRD Kota, Kamis (23/9) petang. Foto:Rafael L Pura vn

Fafael L Pura

 

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kupang dinilai “tertutup” dalam menjelaskan alur pemanfaatan refocusing APBD TA 2021 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp86 Miliar lebih.

Dinilai demikian karena dalam penjelasan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore pada paripurna DPRD Kota, Kamis (23/9) petang, tidak merincikan nominal-nominal alokasi pada item-item kegiatan OPD.

Wali Kota Kupang dalam tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi hanya menjelaskan secara garis besar pendistribusi anggaran Rp86 miliar yang dimasukkan dalam Biaya Tidak Terduga (BTT) tersebut, untuk penanganan Covid-19, dampak dari badai seroja, dan pemulihan ekonomi.

Wali Kota juga hanya menyebutkan program prioritas setiap OPD yang mengelola anggaran refocusing Covid-19, tanpa satupun rincian kegiatan dan anggarannya.

“Tadi kan secara umum saja. Seharusnya beliau meyampaikannya secara terperinci. Di Dinas Kesehatan itu berapa dan Dinas Sosial itu penggunaannya berapa, untuk apa-apa saja. Ini yang kami mau tahu,” ungkap anggota Fraksi PDIP Dewan Kota, Adrianus Talli.

Bagi dia, yang dinantikan DPRD Kota adalah rincian penggunaan dana Rp86 miliar agar tidak terjadi lagi seperti tahun 2020, dimana anggaran refocusing Rp48 miliar lebih, tidak dirincikan Pemkot.

“Saya akan terus mempertanyakan rincian penggunaan anggarannya itu, di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di sidang Banggar Sabtu (25/9),” tegasnya.

Anggota Fraksi PDIP lainnya Jhon G Seran mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan rincian sumber refocusing serta distribusinya pada program dan kegiatam di OPD dalam penanangan Covid-19.

Selain itu, lanjut Seran, pemerintah juga perlu menjelaskan, sejauh mana pelaksanaannya dan penggunaan anggaran itu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Kupang akibat dampak Covid-19.

“Fraksi PDIP secara khusus meminta penjelasan terkait refocusing anggaran, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan Pemkot,” katanya.

Hal senada juga dikemukakan Fraksi PKB yang mempertanyakan dasar hukum pemanfaatan dana Rp86 miliar tersebut.

“Fraksi PKB meminta data dan penjelasan pemerintah terkait besaran anggaran refocusing di tiap organisasi perangkat daerah dan distribusinya untuk masing-masing OPD,” kata anggota Fraksi PKB, Roni Lotu.

Sementara Fraksi Gabungan PAN-Perindo juga meminta penjelasan Pemkot terkait tidak optimalnya target dan pencapaian OPD sebagai akibat adanya refocusing itu.

“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait program dan kegiatan apa saja yang anggaran yang mengalami refocusing dan sejauh mana realisasi pelaksanaannya sampai saat ini,” kata anggota Fraksi PAN, Desiderius Pattiwua.

Sempat Tertunda

Disaksikan VN, Paripurna dengan agenda tanggapan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi sempat diskors tiga kali sebelum akhirnya dilanjutkan.

Sejumlah anggota beda pendapat soal keberlanjutan sidang itu. Ada yang menghendaki Wali Kota membacakan langsung tangapan itu, sementara yang lainnya menganggap tidak masalah dibacakan Sekda.
Sidang yang semula diagendakan digelar pukul 13.00 Wita itu, baru terlaksana pukul 17.00 Wita setelah Wali Kota Jefri Riwu Kore menghadiri paripurna itu. (R-01/yan/ol)

Leave a Comment