Pemprov Bentuk Tim Percepatan Ekspor Ikan

ilustrasi

Maykal Umbu

DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT membentuk tim untuk mendorong percepatan dan memperlancar para penguasaha mengekspor. Timnya terdiri dari dari Staf Khusus Gubernur, DKP NTT, Disperindag, Pelindo dan Bea Cukai.

Hal ini diungkapkan, Kepala DKP NTT Ganef Wurgiyanto saat dikonfirmasi VN, Jumat (16/7).

Menurutnya, tim dibentuk untuk menyatukan visi misi karena selama ini ekspor terkendala di lapangan. Untuk itu berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Koordinasi yang dilakukan untuk membicarakan langsung kendala apa yang menyebabkan para pengusaha tidak bisa ekspor,” jelasnya.

Oleh karena itu, nantinya dari koordinasi tersebut, perusahaan-perusahaan yang selama ini mengalami kesulitan dapat dibantu.

“Misalnya terkait kewenangan industrial dimana harus mengeluarkan surat izin CEO yang didapat jika spesimen tanda tangan Kadis berupa cap sudah masuk ke internasional.

Kemudian, pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang merupakan kewenangan dari Bea Cukai. Nah, hal seperti ini yang akan dipermudah oleh tim ini,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, selama ini shiping linenya hanya 40 fit, tugasnya ada pada pihak Pelindo dalam hal membantu.

“Jadi ketika dalam pengurusan ekspor nanti pemerintah provinsi akan bertanggungjawab penuh dan itu dibantu oleh setiap lembaga yang masuk dalam tim ini,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk karantina yang masuk dalam tim ini akan membantu memberi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

“Jadi setiap pengusaha akan dipermudahkan terutama sertifikat yang menjadi dokumen penting dalam ekspor ikan,” jelasnya.

Menurutnya, tim dibentuk dengan kewenangannya masing-masing agar setiap perusahaan yang ingin melakukan ekspor diperlancar atau dengan kata lain dipermudah, makanya kemarin itu sudah bisa diekspor perdana.

“Ekspor perdana ini sudah dilakukan untuk pertama kali dengan jenis ikan anggoli. Walaupun belum banyak dengan besaran 9.000 kilogram tetapi itu merupakan awal yang baik,” katanya.

DKP kini sedang berupaya untuk mengumpulkan seluruh perusahaan yang ada di NTT. “Kita akan kumpulkan mereka karena selama ini para pengusaha melakukan ekspor sendiri-sendiri, nah inilah yang sedang didiskusikan dengan pihak Airlines untuk menambah jumlah kargo dalam pengiriman,” jelasnya.

Kepala SKIPM Kupang, Jimmy Elwaren mengatakan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang telah menjadi bagian dari tim percepatan ekspor Provinsi NTT. “Kita bersinergi untuk mempercepat ekspor komoditas kelautan dan perikanan NTT,” katanya.

Jimmy mengungkapkan, tim ini nantinya akan berupaya membuka sejumlah jalur pintas agar proses pengiriman ke negara tujuan ekspor menjadi lebih singkat. Dia pun mencontohkan ekspor ke Australia, yang secara geografis dekat dengan NTT.

“Tapi alur logistik ekspor ke Australia akan ke Surabaya dulu, Surabaya ke Singapura dulu, baru ke Australia. Jadi harus ke barat dulu, baru ke timur,” jelasnya.

Kendati demikian, Jimmy mengakui tidak mudah mengubah alur logistik eksisting. Karenanya, dia memastikan akan terus bersinergi guna membahas usulan ini lebih lanjut.

“Ini menjadi fokus lintas kementerian untuk mempermudah pemanfaatan jalur ALKI yang sudah tersedia, dan memangkas jalurnya yang singgah Singapura,” urai Jimmy.

Dia berharap, dengan waktu tempuh dan jalur yang lebih ramping, bisa memangkas ongkos operasional pelaku usaha hingga nantinya memicu gairah ekonomi setempat.

“Kita berharap kolaborasi ini bisa berdampak signifikan bagi perekonomian NTT,” tutupnya.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya minta jajarannya untuk rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.

Jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor. (ari/yan/ol)

 

 

PERSOALAN KRUSIAL EKSPOR NTT
============================

@ Pengiriman komuditas tidak bisa langsung dan harus
singgah terlebih dahulu ke Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta.

@ Setelah dicek administrasi dan kelayakan produk,
barulah dikirim ke negara tujuan dengan transit
di Singapura. Dari Singapura barulah dikirim ke
berbagai negara.

@ Panjangnya proses pengiriman ini memerlukan tambahan
biaya logistik di setiap persinggahan. Di antaranya,
biaya bongkar muat, biaya menginap kapal di pelabuhan
dan biaya lainnya.

@ Setelah proses uji kelayakan dll selesai, komoditas
ekspor bukan lagi tercatat atas nama daerah asal,
namun sudah berubah sesuai lokasi transit.

@ Jika barang yang dikirim adalah produk perikanan
(misalnya ikan atau udang) atau pertanian, maka bisa
mengalami penurunan mutu dan harga. Proses pengiriman
yang lama, bisa membuat produk tidak segar dan kualitas
produk bisa menurun ketika tiba di negara tujuan.
———————————————————–

UPAYA-UPAYA PEMPROV NTT
———————–

1. Sejak awal 2019 membangun kerja sama dengan Bea Cukai,
Kemenperindag, Kementan, KKP, Kemenkes, PT Pelindo,
PT Angka Pura I, dll guna mengupayakan terjadinya
Pelayaran International direct call untuk ekspor langsung
ke negara tujuan seperti Amerika Latin, Eropa, Jepang,
Australia, Singapura, Timor Leste dll.

2. Membangun sinergi dengan Kementerian Pertanian agar ekspor
komoditas pertanian dan perkebunan NTT tidak lagi melalui
Surabaya, meskipun di Kupang belum tersedia perusahan fumigasi.
(Perusahaan Fumigasi adalah perusahaan yang memiliki perizinan
melaksanakan kegiatan fumigasi dengan fosfin. fumigasi adalah
persyaratan utama ekspor produk pertanian)

3. Melakukan ujiciba ekspor perdana rumput laut langsung ke Argentina,
pada 28 Mei 2019. Ekspor ditandai dengan diberangkatkan satu
kontainer yang memuat 25 ton Alkali Treated Cottonii (ATC) Chips
untuk bahan baku industri senilai Rp2,9 miliar.
Pelepasan ekspor perdana dilakukan Gubernur NTT Viktor Bungtilu
Laiskodat di Pelabuhan Peti Kemas Tenau Kupang. Rumput laut
diangkut KM Meratus Labuan Bajo menuju Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya, kemudian dipindahkan ke KMV Roterdam Bridge menuju
Pelabuhan Perosa, Argentina.

4. Kementerian Luar Negeri c.q. Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
(Aspasaf) telah melakukan pertemuan dengan Pemprov NTT pada
4 November 2019. Kemlu siap memfasilitasi Pemprov NTT dalam
hal penetrasi pasar dan promosi produk unggulan NTT ke pasar
di Kawasan Aspasaf. Produk harus memenuhi standar dan aturan
perdagangan internasional seperti keamanan, keselamatan,
kesehatan, penggunaan bahasa Inggris dalam packaging.
———————————————————————-
Sumber: Pusdatin VN

Leave a Comment