Pencairan Dana Desa di NTT Baru 22,26 Persen

Viktor Manek, Kadis PMD NTT
Viktor Manek, Kadis PMD NTT

Kekson Salukh

Pencairan tahap pertama alokasi dana desa (ADD) di Provinsi NTT sangat rendah padahal akan berakhir di bulan Juni 2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT, Viktor Manek kepada VN di Kupang, kemarin, menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) induk tahun 2021 tercatat kurang lebih Rp3,59 triliun.

Namun, capaian ADD per tanggal 11 Juni tercatat baru mencapai 22,26 persen dari total 3.026 desa yang tersebar di 309 kecamatan dan 21 kabupaten se-NTT.

Dari anggaran sebanyak itu, pencairan tahap pertama baru dilakukan oleh 1.916 desa dengan nominal anggaran kurang lebih Rp331 miliar. Sedangkan jumlah desa yang belum melakukan pencairan tahap pertama sebanyak 1.110 desa.

Menurut Manek, keterlambatan pencairan dana desa itu terjadi karena desa menunggu hasil refocusing yang sedang dilakukan pemerintah kabupaten.

“Refocusing dari tingkat Kabupaten ini mempengaruhi alokasi dana desa. Pencairan dari PMD ke desa terhambat karena jika dicairkan lalu direfocusing, maka pekerjaan semakin panjang dan ribet sehingga semua menunggu refokusing selesai dulu baru dilakukan pencairan,” ujarnya.

Kendala lainnya, yakni APBDes yang diajukan belum ditandatangani.

“Hal ini terjadi karena menunggu kepastian refocusing. Pencairan tahap kedua akan dimulai pada bulan Juli-Desember,” tandasnya.

Ia menegaskan, untuk sementara total penyaluran tahap pertama termasuk dana covid-19 sebanyak Rp681 miliar atau 22,26 persen pada periode 11 Juni. Data ini akan terus berubah jelang akhir bulan sebab proses refokusing dan penetapan Perdes terkait APBDes sehingga diharapkan bisa lebih cepat penyaluran tahap pertama.

“Saya belum ada data terbarunya namun dipastikan terus meningkat sehingga pemerintah desa bisa memanfaatkan untuk penanganan covid-19 dan peningkatan ekonomi masyarakat pasca badai Seroja,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna berharap agar ADD ditetapkan tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran sesuai harapan Presiden sehingga penyerapannya bisa berjalan normal.

“Satu hal juga harus diingat bahwa penyerapan DD yang tidak mencapai angka minimal 90 persen dan rata-rata out put minimal 75 persen di akhir tahun anggaran akan dievaluasi dan menjadi syarat untuk penyaluran DD tahun berikutnya dan kalau tidak, sisa dana itu tidak akan dikembalikan lagi pada tahun anggaran berikutnya sehingga diupayakan untuk segera direalisasikan,” pintanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD NTT, John Lakapu meminta pemerintah agar segera mencairkan dana desa untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang sedang lemah akibat pandemi covid-19.

Menurut politisi senior asal TTS itu, desa-desa yang mengalami hambatan dalam mendapatkan DD akan terpaksa membatalkan program yang mereka rencanakan pada awal tahun dan itu sangat mempengaruhi pembangunan di tingkat desa.

“Kalau kita lihat dana desa itu manfaatnya sangat banyak, sehingga kalau pencairannya terlambat maka sangat berdampak bagi pembangunan di tingkat desa. Ini yang seharusnya tidak perlu terjadi, maka pencairan dana desa itu harus segera dilakukan secepatnya sehingga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (mg-10/ari)

Leave a Comment