Penerimaan Murid Baru dan Sekolah Tatap Muka Tidak Sesuai Aturan? Lapor Ombudsman

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, Rabu (16/6).
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton.

Putra Bali Mula

Ombudsman NTT akan mengawasi langsung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Layanan pengaduan dan posko akan dibuka dan masyarakat diminta untuk tidak takut melapor apabila mendapati kejanggalan atau hal menyimpang lainnya dari prosedur ideal PPDB dan PTM.

“Sangat diharapkan agar peserta didik, orang tua atau wali yang merasa dirugikan oleh kebijakan sekolah terkait penerimaan peserta didik baru dan pembelajaran tatap muka agar dapat menyampaikan laporan,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, Rabu (16/6).

Beberapa masalah yang kerap terjadi setiap tahun pada saat pembukaan tahun pelajaran baru, kata dia, khusus di sekolah-sekolah negeri adalah membludaknya pendaftar pada sekolah negeri tertentu, pungutan bagi siswa baru yang telah diterima atau yang mendaftar ulang. Pengutan ini dalam bentuk uang maupun kursi atau meja dengan alasan keterbatasan meja dan kursi. Ada juga pungutan biaya pendaftaran untuk pengadaan topi/dasi/seragam sekolah, dan lainnya.

Fokus pengawasan Ombudsman NTT kali ini terkait kejelasan informasi tentang prosedur PPDB, juga soal daya tampung dan penetapan zonasi, dugaan percaloan dan pungli, kuota peserta penyandang disabilitas, dan soal pengelolaan pengaduan di setiap sekolah.

Terkait PTM atau sekolah tatap muka yang diawasi nanti adalah kejelasan prosedur pembelajarannya seperti apa, pemenuhan kebutuhan vaksinasi bagi setiap tenaga pendidik, monitoring pemenuhan Daftar Periksa Kesiapan Sekolah.

Masyarakat juga boleh melaporkan terkait upaya pembentukan Satgas Covid-19 di setiap sekolah, tambah dia, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan. Begitupun dengan upaya mitigasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan sekolah. Soal optimalisasi pengelolaan pengaduan dan edukasi secara berkala di lingkungan sekolah juga menjadi perhatian Ombudsman dalam pengawasan.

Ombudsman sendiri langsung memantau beberapa sekolah di setiap satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Dalam penanganan laporan nantinya dengan Respon Cepat Ombudsman (RCO) atau Inisiatif Ombudsman (IN) jika dianggap telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.

Pihaknya juga akan mendirikan posko pengaduan pelayanan PPDB dan PTM di kantor perwakilan. Posko pengaduan ini dilengkapi dengan telepon, fax, email yang bisa diakses atau dihubungi oleh orang tua murid yaitu telp: (0380) 8438187 dan nomor Hp; 08111453737, 08123788320.

Laporan nantinya harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologis serta dokumen pendukung lainnya sehingga mempercepat dalam proses tindak lanjut.

“Apablia diperlukan, identitas pelapor dapat dirahasiakan,” tambah dia.

Posko pengaduan ini berada di Jalan Eltari Nomor 17, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kegiatan pemantauan dan pemajangan poster pengaduan di loket pendaftaran akan dilakukan di sejumlah sekolah di Kota Kupang. Tujuannya, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT terkait proses penerimaan peserta didik baru. Kedua, untuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait PPDB dan PTM tahun pelajaran 2021. Ketiga, agar memberi saran kebijakan pada pemerintah semua tingkatan terkait dengan PPDB dan PTM, serta upaya meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan peserta didik baru.

Pengawasan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun pelajaran 2021 dibuka mulai tanggal 24 Juni hingga 31 Juli 2021.

“Oleh karena itu dalam posko pengaduan tersebut, tim pemantau akan mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis setiap pengaduan yang masuk untuk dijadikan bahan bagi review kebijakan pendidikan terutama kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru di tahun yang akan datang,” kata dia.

Ombudsman juga akan menggelar diskusi virtual dengan stakeholder bersama Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Pendidikan Kota Kupang dan Sekolah pada Hari Jumat, 18 Juni 2021.

Pengawasan ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sejumlah peraturan yang juga mendukung pengawasan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7292 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2021, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor: 422/117/PK/2021. (bev/ol)

Leave a Comment