Pengadaan Rumpon di Ende Mubazir

Hj. Silvi Indra Dewa Anggota DPRD Ende. Foto: Son Bara

Son Bara

PENGADAAN rumpon bagi puluhan kelompok nelayan Kabupaten Ende akhir tahun 2020 dari dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 3,5 miliar dari total dana Rp 14 miliar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dibiarkan mubazir. Pasalnya diduga tidak sesuai standar perairan pantai selatan sehingga rumpon-rumpon tersebut dibiarkan mubazir dan dijual lagi oleh para nelayan.

Hal ini terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ende, Kamis (28/5).

Anggota DPRD Ende dari Fraksi PDI-P, Hj. Silvi Indra Dewa, secara tegas menyatakan sesuai pengaduan masyarakat, kepala desa dan camat di Pulau Ende, mereka kecewa karena rumpon yang dibagi tidak sesuai dengan kondisi arus laut pantai selatan. Pengadaan rumpon dilakukan karena sebelumnya nelayan-nelayan tersebut rumponya terbawa arus akibat badai dan gelombamg laut besar tahun 2020 lalu dan sesuai permintaan para nelayan.

“Sebagai wakil rakyat saya harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya sesuai pengaduan kelompok nelayan, kepala desa dan camat Pulau Ende. Saya tidak berurusan dengan proses dan siapa rekanannya, tetapi aspirasi masyarakat harus saya sampaikan. Aspirasi ini juga menjadi salah satu catatan penting dari tim Pansus LKPJ Bupati Ende,” ungkap Hj Silvi. Keluhan ini, lanjutnya, juga sudah disampaikan masyarakat saat dirinya reses di Kecamatan Pulau Ende sebelumnya.

 

Tidak Kebagian

 

Mantan Ketua Perhimpunan Nelayan Kabupaten Ende, M. Farid Numba mengatakan sampai saat ini 9 kelompok nelayan yang kehilangan rumpon di wilayah Kecamatan Ende Selatan belum mendapatkan bantuan rumpon. Anehnya pengadaan rumpon senilai Rp 3,5 miliar dibagikan kepada 88 kelompok nelayan di Pulau Ende dan mungkin juga di beberapa wilayah pesisir utara Kabupaten Ende, namun 9 kelompok nelayan yang berada di sekitar wilayah kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Ende tidak kebagian.

“Sebanyak 9 kelompok nelayan di wilayah Kelurahan Tanjung belum menerima bantuan rumpon pengganti yang hanyut terbawa arus laut. Saya menilai penggunaan dana DID sebesar Rp 3,5 miliar tidak tepat sasaran. Badai 2020 lalu musibah besar bagi semua komponen nelayan, mengapa harus nelayan yang dijadikan korban lagi. Kini mereka kehilangan mata pencaharian.
Farid menduga ada sesuatu yang disembunyikan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga ia minta pihak Polres Ende, Kejaksaasn Negeri Ende dan KPK untuk segera telusuri dana tersebut sampai tuntas karena terkesan pilih kasih dan diduga ada unsur korupsi. (ari/yan/ol)

Leave a Comment