Penyerapan APBD Kabupaten Kupang Baru 13 Persen

Jerry Manafe, Wakil Bupati Kupang
Jerry Manafe, Wakil Bupati Kupang

Penyerapan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang hingga kuartal III semester II bulan Juli ini baru mencapai 13 persen. Rendahnya penyerapan APBD itu karena tidak adanya keseriusan pimpinan OPD sebagai pengguna untuk memanfaatkan anggaran itu.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe kepada VN, Selasa (13/7).

Menurutnya, penyerapan APBD baru 13 persen itu juga baru pada sebatas belanja rutin pegawai sehingga pimpinan OPD dan hal itu harus menjadi catatan.

Dia merasa kecewa terhadap kinerja pimpinan OPD Kabupaten Kupang terhadap penyerapan APBD. Dirinya telah berkoordinasi dengan Bupati untuk segera mengenjot penyerapan anggaran dan kalau tidak ingin diberi sangsi tegas.

“Rendahnya penyerapan APBD itu karena tidak adanya keseriusan pimpinan OPD. Kalau OPD tidak mau ambil pusing ya kita yang susah karena OPD adalah pengguna anggaran,” tegasnya.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Kupang menyesalkan penyerapan APBD Kabupaten Kupang tahun 2021 yang masih sangat rendah itu.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Yosep Lede di Oelamasi, Kabupaten Kupang, mengatakan Bupati Kupang Korinus Masneno harus segera melakukan evaluasi kinerja terhadap semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) selaku kuasa pengguna anggaran.

Menurut dia, rendahnya penyerapan APBD tahun 2021 itu seharusnya dievaluasi bagi kepala daerah terkait bagaimana menggunakan anggaran yang telah disepakati dan telah direfocusing sesuai perintah pemerintah pusat.

Dia menjelaskan penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) oleh Pemerintan Kabupaten Kupang harus diimbangi dengan kesiapan aparatur yang memiliki kompetensi melaksanakan sistem. Tingkat penyerapan APBD yang rendah oleh Pemerintah Kabupaten Kupang akan berdampak serius pada penurunan ekonomi masyarakat di saat pandemi covid-19 dan pasca bencana Seroja.

Manafememinta agar Bupati dan Sekda selaku ketua tim (TAPD) selaku kuasa pengguna anggaran harus lakukan evaluasi kinerja dan mengukur kinerja bawahannya.

“Pemerintah diharuskan melakukan evaluasi kinerja untuk memacu tingkat serapan APBD. Lain hal jika penyerapan APBD Rendah disebabkan karena keterbatasan lantaran sistem, tapi jika persoalan terletak pada lemahnya kuasa pengguna anggaran maka patut dievaluasi,” ucap dia.

Penyerapan APBD yang rendah berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat yang porak-poranda akibat pandemic covid-19 dan bencana Seroja.

“Kita tahu sekarang dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah tetapi anggaran yang ada tidak mampu dimaksimalkan maka pemerintah pasti tidak akan mampu mengatasi permasalah di masyarakat,” tambahnya. (mg-07/C-1)

Leave a Comment