Peran Pemerintah dengan PPKM di NTT Sebagai Provinsi Termiskin

Suasana sepi di salah satu rumah makan di Kota Kupang.

Putra Bali Mula

 

Pandemi Covid-19 berakibat panjang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro termasuk di Kota Kupang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga terpaksa bergerak dengan ruang yang terbatas akibat PPKM.

Peran pemerintah dari aspek regulasi dan penanggulangan sendiri tidak bisa berjalan biasa atas kondisi ini terlebih NTT tergolong provinsi termiskin di Indonesia.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi regional NTT, James Adam, terkait seluruh kondisi ekonomi NTT, Sabtu (24/7).

Provinsi NTT memang sulit keluar dari kategori daerah termiskin ketiga dikarenakan ada banyak sekali aspek yang harus dibenahi.

“Tetapi dalam kondisi pandemi tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah harus mampu mengontrol agar aktivitas ekonomi tetap jalan, kebutuhan warga tetap tersedia, harga barang tidak naik,” tanggap James lagi.

Sebelumnya ia menyebut PPKM memang mesti ada supaya bisa mengontrol dan minimal membatasi penyebaran virus.

“Dan memang tidak banyak mengganggu aktivitas pelaku usaha termasuk UMKM,” ungkap dia.

Menurut dia, dengan aturan PPKM ini semua usaha masih bisa berjalan hanya saja dibatasi waktu dan ruang gerak tetapi tidak berarti tutup total. UMKM tetap bisa dipasarkan produknya dan lebih banyak yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan minuman.

“Yang jualan produk lain sepertinya harus sedikit extra kerja dalam sikon saat ini sebab kurang pembeli,” lanjut dia.

Pemerintah juga menurutnya perlu mengawasi agar PPKM tetap lancar dan khusus supply dan demand produk jangan sampai terganggu.

“Produk harus tetap tersedia di pasar dan harga harus bisa dikontrol oleh pemerintah sebab itu tugas pemerintah,” tukasnya.

Tidak hanya peran pemerintah tetapi masyarakat sendiri perlu disiplin agar upaya untuk mengurangi penyebaran virus bisa tercapai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT dalam rilisnya menyebut Provinsi NTT menjadi yang termiskin ketiga di antara provinsi lainnya di Indonesia.

Garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp 415.116 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 324.545 per kapita per bulan atau 78,18 persen. Sementara garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp90.571 per kapita per bulan atau 21,82 persen.

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada Maret 2021 memiliki 5,54 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.299.743 per rumah tangga miskin per bulan.

Salah satu pemilik kedai kopi di Kota Kupang, Aprilia, mengaku sangat terdampak kondisi ini ditambah dengan adanya tanggungan yang perlu dibayar setiap bulan.

“Sebelum Covid-19, omset perhari kisaran Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000. Ketika dilanda Covid-19 per hari saya hanya dapat keuntungan kisaran di bawah itu,” ungkap Lia sapaan akrabnya. (Yan/ol)

Leave a Comment