Perang Buta Aksara di Zona Wisata

Oleh MN Aba Nuen
(Guru SMAN Kualin; Penulis buku “Pendidikan di Mata Guru Pelosok”)

 

PERANG melawan buta aksara di Indonesia adalah sebuah pertempuran tanpa batas. Upaya membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kegelapan literasi telah dimulai oleh presiden Soekarno melalui gerakan nasional “Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf”. Bung Karno menggelorakan gerakan itu dengan melibatkan lebih dari 17 ribu guru, didukung tak kurang dari 700 ribu warga masyarakat dan dilaksanakan di 18 ribu tempat di Indonesia (www.bppauddikmas-sulsel.id, 7/9/2019). Estafet pemberantasan buta aksara kemudian dilanjutkan oleh presiden Soeharto dengan karya agung, membangun lebih dari 61 ribu SD Inpres dan sekolah pamong yang dimulai pada 1974.

Pemimpin negeri silih berganti, namun ikhtiar bersama untuk membekali rakyat Indonesia dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung tak berhenti. Implementasi pendidikan keaksaraan dasar saat ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Secara teknis, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman GNP-PWB/PBA, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

Usaha panjang yang penuh risalah hukum, mulai menunjukan hasil menggembirakan. Menurut data Badan Pusat Statistik merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis tahun 2019, angka buta aksara di Indonesia sampai dengan tahun 2019 tersisa 1,78 persen. Akan tetapi, terdapat enam provinsi yang masih tinggi jumlah penduduk buta aksara, yakni Papua 21,9 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 7,64 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 4,24 persen, Sulawesi Selatan 4,22 persen, Sulawesi Barat 3,98 persen dan Kalimantan Barat 3,81 persen.

Buta Aksara dan Pariwisata NTT
Provinsi NTT adalah salah satu wilayah yang perlu digarisbawahi. Jumlah penduduk di NTT menurut BPS pada 2019 sebanyak 5.456.203 jiwa. Dari angka itu, 4,24 persen atau lebih dari 200 ribu jiwa di antaranya masih buta huruf. Garis tebal perlu diberikan terutama pada wilayah destinasi wisata, mengingat akronim NTT kini populer dengan sebutan New Tourism Territory atau kawasan wisata baru. NTT menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2020.

Pariwisata sebagai sektor unggulan, penopang ekonomi dan pembangunan di NTT harus dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mendorong pelibatan warga lokal di sekitar destinasi, sebagai salah satu unsur penting dalam ekosistem wisata. Muara dari keterlibatan itu adalah, dampak ekonomi yang diterima warga berupa peningkatan pendapatan dan perbaikan taraf kehidupan mereka.

Dampak ekonomi itu hanya bisa terwujud, jika didukung sumber daya manusia (SDM) warga di sekitar obyek wisata. Warga yang terpelajar, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat langsung sebagai pelaku wisata maupun usaha-usaha pendukung wisata. Pada Juni 2021, saya mengunjungi pulau Pasir Putih di Mekko, Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur. Spot ini menyabet juara dua katagori wisata air dalam API 2020.

Mekko adalah sebuah dusun kecil dengan perairan dan gugusan pulau kecil yang menawan. Letaknya terisolir 9 km dari Pledo sebagai desa induk. Satu-satunya sekolah di sana adalah SD Inpres Mekko. Sekolah kecil ini punya tiga ruang kelas yang disekat tiap ruangnya untuk menampung 43 siswa kelas I-VI. Jumlah siswa per kelasnya paling sedikit 4 orang dan maksimal 11 siswa. Pada Juni 2021, SDI Mekko meluluskan 8 siswa. Jauhnya jarak Mekko ke pusat kecamatan Witihama menyebabkan tidak semua lulusan SDI Mekko melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Artinya, anak-anak Mekko menghadapi masalah besar dalam transisi antar jenjang pendidikan formal. Ini adalah ancaman nyata daya dukung SDM pariwisata Mekko, di tengah menanjaknya popularitas dusun mereka sebagai salah satu destinasi wisata top.

Gambaran kondisi di Mekko tentu tidak produktif bagi warganya dalam jangka panjang. Solusi alternatif yang ideal untuk mengatasi kendala jarak dan kehilangan transisi jenjang pendidikan anak-anak Mekko adalah menggulirkan program pendidikan keaksaraan fungsional. Intervensi program paket B dan C yang setara jenjang SMP dan SMA dapat membantu upaya pemberantasan buta aksara dan menekan angka putus sekolah. Program ini akan membuka peluang anak-anak dan orang dewasa yang putus sekolah untuk kembali menimba ilmu pengetahuan di jalur pendidikan non formal.

Sebagai destinasi wisata unggulan, Mekko harus menjadi target prioritas program keaksaraan oleh otoritas pemerintah kabupaten Flores Timur.
Sebagai daerah wisata, program multikeaksaraan lanjutan juga cocok dilaksanakan untuk komunitas masyarakat Mekko. Kompetensi program multikeaksaraan dapat mencakup kecakapan hidup sehari-hari yang relevan dengan layanan pariwisata dan ragam usaha turunannya. Melalui program ini, masyarakat dilatih misalnya tentang pengetahuan dan layanan kepariwisataan, ragam usaha kuliner, keterampilan membuat kerajinan tangan, dan eksplorasi budaya lokal.

Program multikeaksaraan dalam bahasa lain, merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang ada. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan seperti ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam geliat pengembangan pariwisata. Dengan terlibat aktif, masyarakat akan merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan, timbul rasa memiliki dan kesadaran menjaga dan merawat pulau Pasir Putih di Mekko sebagai destinasi ekowisata.

Pada tahap tertentu, masyarakat di zona wisata juga harus diedukasi tentang manfaat literasi digital dalam kehidupan mereka. Pengetahuan dan kecakapan menggunakan layanan media digital sebagai media promosi, mengolah data dan informasi kepariwisataan sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat, termasuk warga dusun Mekko. Intervensi program pendidikan keaksaraan bagi masyarakat di daerah wisata pada akhirnya diharapkan menjadi salah satu pintu keluar (exit strategy), upaya membebaskan warga NTT dari kebutaan literasi. Perang melawan buta aksara di zona wisata, terutama di NTT terus dilakukan agar masyarakat di sekitar destinasi ikut menikmati tren positif pertumbuhan sektor pariwisata.

Leave a Comment