Perda Disabilitas Bukan Produk Jiplakan dan Jangan Jadi Hiasan

Putra Bali Mula

Pakar Hukum dari Universitas Nusa Cendana Dr. John Tuba Helan menilai sangat banyak produk hukum yang dibuat negara tapi pada akhirnya berakhir di rak buku tanpa implementasi.

Para pemerhati dan kaum disabilitas membenarkan adanya aturan dan kebijakan perlindungan tetapi tetap saja kaum disabilitas direndahkan dan tidak mendapat kesamaan hak dalam berbagai sektor.

Masalah-masalah itu menjadi pembahasan dalam diskusi dengar pendapat persiapan penyusunan Ranperda Disabilitas Provinsi NTT secara virtual, Jumat (16/7).

Forum ini dipimpin Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas, Dinna Novista Noach.

Ia menyebut Indonesia lebih banyak menciptakan produk hukum yang pada kenyataannya semua yang dirumuskan dalam hukum itu tidak diikuti dengan perwujudan di kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali produk hukum bagi disabilitas mempunyai kasus serupa dan ketimpangan terus terjadi.

“Produk hukum hanya tersimpan dalam halaman buku di lemari. Sebenarnya hukum yang sejati adalah apa yang dapat menjadi kenyataan atau sudah diimplementasikan,” ungkapnya.

Dr. Tuba Helan merupakan salah satu tim pakar hukum dalam pembahasan ranperda ini. Ia berjanji dalam pembuatan ranperda ini tidak akan ada penjlipakan dari produk hukum lainnya.

“Karena seperti untuk peraturan perundang-undangan saja tidak boleh mengatur yang sudah diatur atau mengulang yang sudah ada dan telah diatur,” tukasnya.

Hal sama disampaikan sebelumnya oleh Viktor Haning, Ketua NPC (National Paralympic Committee) dan juga mantan anggota DPRD yang memperjuangkan disabilitas dengan Perda Kota Kupang tentang disabilitas.

Ia menyebut dinamika politik Kota Kupang mempengaruhi jalan panjang lahirnya produk hukum itu yaitu Perda Nomor 2 tahun 2019 yang disusun sejak 2016.

“Ini semua tergantung kepentingan apakah inisiatif pemerintah atau DPRD,” kata dia.

Setelah adanya tarik ulur cukup panjang untuk melahirkan aturan itu malah tidak ada implementasi atau tindaklanjut berikutnya dari Pemerintah Kota Kupang dalam bentuk Perwali.

Contohnya, kata dia, tidak ada implementasi tenaga kerja disabilitas di Kota Kupang dan di instansi tertentu.

“Jangan sampai seperti itu, perda dibuat lalu tidak ada action. Nol juga,” tukas Viktor.

Tim Pakar Penyusun Ranperda Disabilitas Provinsi NTT ini terdiri dari John Kottan, John Tuba Helan dan Yohannes Drekasano. (bev/ol)

Leave a Comment