Perkuat Inspektorat Daerah

Gubernur NTT. Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam peresmian Kantor Inspektorat NTT. Foto; Kekson/VN
Gubernur NTT. Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam peresmian Kantor Inspektorat NTT. Foto; Kekson/VN

Berbagai temuan dari BPK maupun BPKP selama ini membuktikan bahwa pengawasan di tingkat pertama oleh Inspektorat belum maksimal, harus diperkuat lagi.

 

JAJARAN Inspektorat Daerah di NTT, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta lebih semangat dan profesional dalam melakukan pengawasan untuk mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Pengawasan internal harus lebih baik agar tak perlu ada lagi teguran dari BPK maupun BPKP terkait dengan penatalaksanaan keuangan daerah.

Ini ditegaskan oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam sambutannya saat meresmikan gedung baru Inspektorat NTT di Jalan Palapa, Kota Kupang, kemarin.

Ditelisik lebih jauh, apa yang disampaikan Gubernur VBL itu bermakna dalam. Inspektorat diisi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan untuk mencegah munculnya celah-celah penyimpangan keuangan daerah.

Inspektorat merupakan lembaga bergengsi yang diisi oleh ASN-ASN yang kredibel di bidang pengawasan. Mereka harus memiliki kecakapan dalam mendeteksi beragam potensi atau pun celak maladministrasi.

Inspektorat Daerah bukan diisi oleh ‘orang-orang buangan’ sebagaimana yang sudah-sudah. Sebab, tugas mereka sangat strategis yakni menjadi yang pertama mencegah potensi terjadinya korupsi di internal pemerintah daerah.

NTT patut memberikan perhatian serius, bahkan sangat serius, pada lembaga ini. Sebab, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pada 2019 NTT di urutan ketiga terbawah pencegahan korupsi dari 34 provinsi di Indonesia. NTT sedikit lebih baik dari Papua dan Papua Barat.

Maka peran dan fungsi Inspektorat Daerah wajib diperkuat. Berbagai temuan dari BPK maupun BPKP selama ini membuktikan bahwa pengawasan di tingkat pertama oleh Inspektorat belum maksimal, harus diperkuat lagi.

NTT ini provinsi miskin yang PAD maupun APBD-nya kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Maka itu harus dijaga melalui mekanisme pengawasan yang kredibel oleh Inspektorat guna mencegah praktik lancung di daerah.

Kinerja Inspektorat dapat diukur dari temuan-temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK/BPKP di setiap tahun anggaran. Juga dari angka/kasus korupsi di daerah yang ditangani penegak hukum.

Jika LHP BPK/BPKP masih juga dipenuhi berbagai temuan penyimpangan, korupsi kian marak, maka patut dipertanyakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Pengawasan internal mestinya bisa mencegah maladministrasi dan potensi kerugian negara.

Leave a Comment