Persoalan Hak dan Eksploitasi Anak NTT Perlu Dijawab Pemerintah

Gubernur VBL di tengah-tengah anak NTT saat menghadiri soft launching Science Technology and Innovation Centre Nusa Tenggara Timur, 14 November 2019 lalu.

Putra Bali Mula

 

Masih banyak hak-hak anak yang perlu dipenuhi. Pemenuhan hak-hak ini harus dijawab pemerintah sedangkan di sisi lain ada kekerasan dan eksploitasi anak yang masih belum dapat diatasi.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT, Veronica Ata, kepada VN memaparkan berbagai hal soal Hari Anak Nasional dalam konteks pemenuhan hak anak di NTT.

Hak anak di NTT yang belum terpenuhi, kata dia, misalnya belum maksimalnya pemenuhan hak anak atas identitas anak seperti akta kelahiran.

“Cakupan perolehan akta masih minim. Walaupun di beberapa kabupaten sudah lebih baik,” jawabnya Jumat (23/7).

Berikutnya yaitu hak partisipasi anak. Ia menyebutkan forum anak baru terbentuk di beberapa kabupaten dan kota antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sikka, Ende, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan beberapa daerah lainnya.

“Masih minimnya akses bagi anak termasuk anak disabilitas terkait layanan kesehatan yang komprehensif, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi seperti fisik, mental, spiritual, moral dan sosial,” jelas dia.

Wajib pendidikan dasar dan gratis juga disinggungnya yaitu pendidikan wajar 12 tahun yang masih banyak kendala. Tidak hanya itu, ia menyebut kekerasan seksual, trafficking, eksploitasi masih terjadi dan perlindungan anak belum maksimal.

“Namun demikian, kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk upaya perlindungan dan pemenuhan anak yang telah berjalan di NTT. Baik melalui regulasi, diseminasi informasi, perhatian pada layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial anak,” ungkap Veronica.

Walau masih terdapat hambatan-hambatan, lanjut dia, namun ada upaya-upaya pemerintah yang sudah lebih maju.

 

Catatan Penting

Ia memberi catatan tentang salah satu hal penting mengenai hak-hak dasar anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dan trafficking sendiri masih menjadi tantangan. Misalnya memberi perlindungan sementara atau rumah aman dan proses yang ramah bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik pelaku, korban dan saksi.

Sistem rujukan dalam layanan bagi ABH perlu juga didukung baik dari aspek kesehatan, psikologis, hukum maupun kondisi sosial.

“Menangkap, menahan pelaku dan diproses secara tuntas, tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual,” tukasnya lagi.

Pada masa pandemi juga perlu tetap memperhatikan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak-anak.

“Selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak peduli masa pandemi dan juga kita peduli anak di masa Pandemi,” kata dia.

Direktris Rumah Perempuan, Libby Ratuarat-Sinlaeloe, pada kesempatan terpisah kepada VN menyampaikan data kekerasan terhadap anak dampingan Rumah Perempuan Kupang.

Pendampingan ini terklasifikasi dengan ragam jenis kekerasan seperti anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), KDP (Kekerasan dalam Pacaran) atau Ingkar Janji Menikah (IJM), Kekerasan Seksual, trafficking ABH (anak berhadapan dengan hukum), RBH (remaja berhadapan dengan hukum), AMPK (anak memerlukan perlindungan khsusus) dan kekerasan lain.

Pendampingan ini dilakukan Rumah Perempuan Kupang sejak 2002 hingga dengan 2020 ini adalah 1814 orang anak. Untuk tahun 2020 saja 102 orang anak dan tertinggi pada 2015 yaitu 219 anak.

Ia menyebut anak berhak atas hal hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara soal pemenuhan hak anak ia menilai pemerintah sudah berupaya memenuhinya dengan berbagai regulasi melalui Undang-Undang RI Nomor 35 thn 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2003.

“Terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan maka perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang serius terhadap kasus anak karena tingginya angka kekerasan terhadap anak baik fisik, non fisik, kekerasan seksual,” ungkap Libby. (Yan/ol)

Leave a Comment