Perubahan Sistem, Dana Desa Baru Cair 20,06 Persen

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani, Jumat (28/5) siang.

Yunus Atabara

Adanya perubahan sistem pencairan dan regulasi dari pemerintah pusat, menjadi kendala pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp152 Miliar lebih untuk 147 Desa di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani kepada VN Jumat (28/5) mengatakan, total dana desa Tahun 2021, sebanyak Rp.152.764.132.000 untuk 147 desa. Sudah tersalurkan sebanyak Rp 31.136.146.240 atau sebesar 20,06%

“Pencairan tahun ini, berbeda dengan sistem dan regulasi pencairan tahun sebelumnya yang diatur oleh pusat. Ini menjadi kendala sehingga agak terlambat pencairan,” katanya.

Fitri menjelaskan, terjadi perbedaan dalam tahapan pencairan dana desa dari sebelumnya. Dimana tahun lalu, sistem pencairan tahap satu 40%, tahap dua 40% dan tahap tiga 20%.

Sementara sistem pencairan tahun ini, tahap satu 40%, tidak langsung disalurkan, tetapi ada rumusnya lagi, disalurkan lebih dahulu 8% untuk covid-19, Non BLT dan BLT. Tergantung pengajuan dari desa yang sudah memenuhi syarat.

Sedangkan dana BLT oleh pemerintah pusat, langsung dikurangi 5 bulan dan disimpan di rekening pemerintah pusat yang akan dicairkan per bulan bagi desa yang sudah siap dan memenuhi syarat.

“Inilah kendala yang dihadapi saat pencairan dana desa. Kalau kali lalu, setiap tahapan dicairkan satu kali. Sekarang beda. Sementara kondisi geografis kita tidak memungkinkan,” ujarnya.

Sistem yang berbeda lainnya adalah, tahun sebelumnya dana BLT bisa dicairkan 3 bulan sekali. Tetapi tahun ini diharuskan per bulan. Hal ini menyulitkan desa mengumpulkan masyarakat tiap bulan.

Kendati demikian lanjut Fitri, pemerintah optimistis pencairan akan sesuai target. Dimana pemerintah melakukan rapat bersama yang dibagi dalam 4 klaster yang dipimpin oleh Bupati Sikka, Sekda dan Dinas, bersama para camat, Tenaga ahli pendamping profesional dan desa untuk percepatan pencairan

“Bagi desa yang dana BLT sudah turun kita minta pencairan dipercepat. Setiap pencairan dibuatkan SPJ untuk dilaporkan ke pusat. Karena semua uang ada di pusat bukan di daerah,” katanya.

Untuk dana covid, 147 desa sudah salurkan, tetapi baru 57 desa yang sudah dicairkan. Untuk BLT yang sudah salurkan 57 desa tetapi baru 23 desa yang sudah cair. Dana non BLT, 87 desa sudah salurkan, tetapi baru 28 desa yang sudah cair.

“Perubahan sistem dan perubahan regulasi dari pusat sangat mempengaruhi. Inilah berbagai kesulitan yang dihadapi saat ini,” kata Fitri

Kendati demikian selaku Kepala Dinas PMD Fitri berharap, sekalipun ada perubahan sistem dan regulasi dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk kebaikan bersama, desa harus tetap optimistis untuk memenuhi berbagai ketentuan untuk menyalurkan dana desa terutama BLT. (Yan/ol)

Leave a Comment