Polemik PT NMT dan Pekerja, DPR Minta Perusahaan harus Bertanggung Jawab

Suasana RDP Komisi III DPRD TTU, Pimpinan PLN Rayon Kefamenanu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perwakilan PT.Neno Mayana Teknik bersama sejumlah tenaga outsourcing PT.Neno Mayana Teknik.

Gusty Amsikan 

 

Sejumlah karyawan mengadukan PT.Neno Mayana Teknik (NMT) ke DPRD TTU, Provinsi NTTPara karyawan kecewa karena perusahaan menelantarkan tuntutan mereka mengenai belum dibayarkan hak-hak mereka hingga puluhan juta rupiah.

Hal tersebut terkuak dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi III DPRD TTU, Pimpinan PLN Rayon Kefamenanu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perwakilan PT.Neno Mayana Teknik bersama sejumlah karyawan outsourcing PT.Neno Mayana Teknik.

Dalam rapat tersebut, perwakilan pekerja, Fransiskus Sonbay, mengungkapkan  kedatangan mereka memenuhi undangan DPRD guna menuntut hak-hak mereka. Pasalnya, pihak PT.Neno Mayana Teknik, dinilai menelantarkan dan tak membayar hak-hak mereka antara lain,  pemasangan meteran listrik, kontrak kerja karyawan, upah transportasi, jaminan keselamatan kerja yang tidak jelas serta pemberhentian sepihak oleh PT.Neno Mayana Teknik.

Selain itu, jasa pemasangan meteran listrik sebanyak 862 unit terhadap pelanggan sejak Juni 2020, hingga kini tak terbayarkan. Adapun rincian jasa yang diperoleh dari pemasangan setiap meter senilai Rp.60.000. Dengan demikian, total uang yang harus dibayarkan sebanyak  Rp. 51.720.000,-

Tak hanya itu, Fransiskus juga menjelaskan nasib keenam karyawan outsourcing selama bekerja di PT. Neno Mayana Teknik, tidak terdaftar dan memiliki jaminan keselamatan kerja. Ironinya lagi, oleh pihak perusahaan tersebut, saat ini telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap keenam tenaga kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Simon Soge mengaku telah menerima laporan dari para pekerja. Dan proses mediasi terhadap perselisihan tersebut sedang berjalan. Upaya mediasi telah dilakukan sebanyak dua kali. Mediasi ketiga baru akan dilaksanakan setelah rapat dengar pendapat.

Menurut Soge, mediasi pertama berlangsung pada (19/5), lalu. Dalam mediasi tersebut pihak perusahaan setuju untuk membayar dengan catatan para pekerja wajib menyertakan bukti token dan foto meteran listrik. Pada mediasi kedua, para pekerja datang dengan membawa serta bukti dokumentasi token namun tidak menyertakan dokumentasi meteran listrik.

“Hari ini jadwal mediasi tahap tiga dan disepakati untuj pembayaran hari ini. Dan kita upayakan agar perselisihan ini segera dapat berakhir. Untuk kekurangan bukti dokumentasi meteran yang diminta perusahaan bisa diakses pada website PLN,” jelasnya.

Nawir Thamrin selaku penanggung jawab PT. Neno Mayana Teknik saat dalam rapat tersebut membenarkan upah enam pekerja tersebut hingga kini belum dibayar. Kendati demikian, ia menyebut, upah mereka terhitung November 2020 hingga April 2021.

Sesuai ketentuan pembayaran upah para tenaga kerja baru akan dilakukan setelah PLN selesai melakukan penagihan. Selanjutnya, manajer akan menandatangani berkas dan dikirim ke perusahaan untuk divalidasi barulah tagihan hak hak para pekerja.

“Untuk jasa mereka, sementara sudah diproses, tapi kita butuhkan bukti token dan pemasangan meteran. Dalam mediasi hari ini kalau semua dilengkapi maka kita langsung cairkan hak-hak mereka,” pungkasnya.

Manejer PLN Rayon Kefamenanu, I Ketut Artha Yasa, mengatakan pihaknya dalam pelaksanaan proyek tersebut hanya memiliki perjanjian kerja dengan PT.NMT. Sementara pembayaran upah pekerja merupakan urusan PT.NMT.

Sementara Wakil Ketua DPRD TTU, Agustinus Tulasi dan Ketua Komisi III, Therensius Lasakar, dalam mediasi tersebut berpandangan senada yakni meminta PT. Neno Mayana Teknik Perwakilan TTU  bertanggungjawab untuk membayar Hak-hak para tenaga kerja sesuai kontrak yang telah disepakati bersama para pihak. Terkait dengan praktek pemotongan biaya transportasi material ke desa oleh perusahaan harus dapat dibuktikan dengan isi  kontrak.

“Harus dilihat kembali isi kontrak, apakah termuat 60 ribu per orang ataukah bervariasi seperti yang dijelaskan oleh perusahaan, yakni ada yang dibayar Rp.40.000, 50.000 dan 55.000. Tapi bila 60 ribu, maka perusahaan wajib menyesuaikannya,” pungkas keduanya.(Yan/ol)

Leave a Comment