PPKM Level IV Akan Berlaku di Kota Kupang Dengan Sanksi Pidana

Putra Bali Mula

PPKM Level IV secara resmi telah diumumkan.

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, menyebut tanggal 26 Juli, draf edaran mengenai hal ini akan difinalisasi. Sementara PPKM Level IV ini akan efektif pada tanggal 27 Juli 2021.

Herman yang ditemui media di rumah jabatannya pada Minggu (25/7) menjelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut yakni penambahan kasus baru lebih dari 150 per 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian Bed Occupancy Rate (BOR) atau angka yang menunjukkan persentase tingkat penggunaan tempat tidur pada satuan waktu tertentu di unit rawat inap sudah lebih dari 80 persen.

Ketiga, response yang terbatas sedangkan positive rate Kota Kupang lebih dari 15 persen yang seharusnya di bawah 5 persen.

“Jadi orang yang diperiksa itu tinggi positive rate-nya,” ungkap Herman.

Selain itu, pemeriksaan kontak erat yang masih di bawah 5 orang dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dari seharusnya 15 sampai 30 orang.

“Dasar inilah maka kita akan menetapkan surat edaran terbaru, PPKM Level IV artinya kita sudah dalam keadaan sangat kritis,” sambung Herman.

Dalam aturan PPKM darurat ini seluruh aktivitas akan berlangsung hingga dengan pukul 21.00 Wita lalu akan ada operasi bersama TNI Polri.

“Kita tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri dan bukan kita mengada-ada,” jelas dia.

Selain Kota Kupang, PPKM Level IV juga akan berlaku di Sikka dan Sumba Timur. Penerapan ini sama persis dengan PPKM darurat di Jawa Bali.

“Yang melawan akan dikenai sanksi menurut hukum yang berlaku. Esok itu Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kejari akan memberikan pasal-pasal yang terpaksa harus diterapkan,” lanjutnya.

Tindakan pidana terpaksa diterapkan dalam PPKM Level IV ini agar masyarakat tertib apalagi selama satu setengah tahuh ini Pemerintah Kota Kupang memberikan pendekatan persuasif. Tapi hingga sekarang Kota Kupang telah mendekati 500 kematian.

Tracing perlu diberlakukan lebih ketat dan diawasi juga oleh pihak kelurahan dan kontak erat bisa dipidana apabila tidak mau diperiksa.

“Kena pidana karena dapat menyebabkan orang lain kena. Itu berbahaya. Biar kita PCR tinggi tapi kontaknya tidak mau maka kena pidana karena satu pasien itu 15 orang sampai 30 orang,” jelasnya.

Gerbang masuk ke Kota Kupang juga nantinya ada penyekatan pada akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu dan Minggu. Khusus wilayah Baumata dijaga TNI Polri. Hal ini guna membatasi keperluan tidak penting masyarakat.

Untuk pelaku ekonomi kecil seperti sopir truk atau pedagang misalnya akan diperiksa secara khusus yang dites.

Dinas Perhubungan Kota Kupang, Sat Pol PP Kota, serta lurah setempat dan rumusannya akan dibuatkan dalam edaran terbaru nantinya.

“Jujur kita tidak menghalangi masyarakat,” tukasnya.

Masa berlaku PPKM Level IV ini belum dirumuskan secara pasti melihat arahan dari pemerintah pusat.

Pasien yang masuk rumah sakit maupun saat, meninggal wajib menjalani rapid test. Perampasan jenazah terkonfirmasi juga akan dikenakan pidana.

Pedagang kaki lima seperti penjaja makanan boleh menjual tetapi tidak sampai menimbulkan keramaian yaitu dengan sistem beli bawa pulang. (bev/ol)

Leave a Comment