Progres Pendataan Keluarga di Belu, TTS, TTU, Malaka dan Kota Kupang Rendah

Diskusi Dr Dwi bersama Waki Wali Kota Kupang, Herman Man
Diskusi Dr Dwi bersama Waki Wali Kota Kupang, Herman Man

 

 

Beverly Rambu

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Dwi Listyawardani dalam kunjungannya di Pulau Timor pada tanggal 17-21 Mei 2021 lalu mengatakan progres Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) di NTT masih rendah.

Di Pulau Timor misalnya, rata-rata progresnya masih sangat rendah yakni di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, dan Malaka.

Ia menjelaskan dari data per 20 Mei 2021, capaian PK21 di NTT baru mencapai 17,75 persen. Capaian tertinggi di Kabupaten Manggarai TImur 51,2 persen, Flores Timur 38,14 persen, dan Manggarai 31,32 persen.
Sementara capaian terendah ada di Sumba Tengah 2,27 persen, SUmba Barat 4,19 persen, dan Kota Kupang 4,99 persen.

Ia mengatakan daratan Timor khususnya Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT yang memiliki banyak akses juga masih sangat rendah capaiannya. Menyusul Kabupaten Kupang 7,75 persen, Kabupaten TTS 5,38 persen, TTS 21,6 persen, Belu 27, 7 persen, dan Malaka 5,52 persen.

Dwi berharap pemerintah daerah di NTT bisa bekerjasama dengan stakeholder untuk menyukseskan program pemerintah dalam program Bangga Kencana dimana PK21 merupakan prioritas yang akan selesai pada 31 Mei mendatang.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Dwi Listyawardani saat berdialog dengan Bupati Kupang, Korinus Masneno.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Dwi Listyawardani saat berdialog dengan Bupati Kupang, Korinus Masneno.

“Tinggal beberapa hari lagi PK21 tutup. Sehingga kami sangat berharap semua pihak bisa menyukseskannya,” ujar Dwi saat berdiskusi dengan Bupati Kupangf Korinus Masneno.

Ia mengaku, pihaknya bersama Kepala BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru melakukan monitoring langsung ke beberapa kabupaten/kota di Pulau Timor untuk mengetahui progres dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Menurutnya, data PK21 akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menetapkan program kerja ke depan karena itu NTT harus terlibat aktif untuk menyelesaikannya.

Ia berharap agar program Bangga Kencana menjadi program prioritas di Kabupaten Kupang dan kabupaten/kota lain di NTT.

Dwi juga berharap kelembagaan yang sudah ada tidak dimerger dengan dinas lain karena tugas BKKBN sekarang bertambah dalam menangani stunting.

Menanggapi hal ini, Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan PK21 sangat spesifik dan ke depan data PK bisa digunakan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

Untuk penanganan stunting di Kabupaten Kupang, ia berharap agar kerjasama dan koordinasi lintas sektor harus dijalankan dengan baik agar msalah stunting di Kupang bisa cepat teratasi.

Data capaian PK21 kabupaten/kota se-NTT per 20 Mei 2021

Data capaian PK21 kabupaten/kota se-NTT per 20 Mei 2021

Jadikan Program Bangga Kencana Prioritas
Sementara dalam pertemuan Wakil Wali Kota Kupang Herman Man, Dwi meminta Pemerintah Kota Kupang menjadikan program Bangga Kencana sebagai prioritas pembangunan daerah dengan memasukan indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan & KB ke dalam RPJMD untukl pembentukan kualitas SDM sejak dini dari dalam kandungan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya tampung bumi dan daya dukung alam, terciptanya bonus demografi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat & keluarga (meningkatnya IPM), serta dapat meminimalisasi dampak ikutan lainnya atas pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

Ia juga meminta Pemkot Kupang mempertahankan dan meningkatkan kelembagaan OPD KB sesuai Surat Kepala BKKBN tanggal 15 Maret 2021 Kepada Para Gubernur & Bupati/Walikota se Indonesia & dukungan APBD II yang memadai untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan & KB (Bangga Kencana).

“Mohon dukungan dan arahan Bapak Wali Kota/WaWali Kupang untuk percepatan Pendataan Keluarga tahun 2021 sesuai Edaran Mendagri, Edaran Gubernur NTT & Edaran masing2 Bupati/Walikota dgn wkt Pendataan 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Serta dukungan Baksos Pelayanan KB MKJP dengan dukungan BOKB maupun pelayanan rutin sesuai target masing kabupaten/kota untuk menurunkan TFR dalam rangka pencegahan terjadinya gizi buruk, stunting, menekan AKI, AKB, dan kemiskinan,” tambahnya. (bev/ol)

Leave a Comment