PSU Kades di Kalingara Masih Dipertimbangkan

Frengky Keban

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dominggus Bulla menyebut bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala desa yang disampaikan Bupati Sumba Barat Daya (SBD)  dr. Kornelius Kodi Mete dalam rapat evaluasi bersama kemarin masih bersifat kemungkinan dan belum pasti.

Hal ini ia sampaikan kepada VN, Kamis (22/7) siang.

Ia mengakui ada wacana PSU bagi desa yang belum ditetapkan termasuk Kalingara. Namun, masih dipertimbangkan karena anggaran terbatas.

“Kalingara itu sifat masih mungkin. Bisa dilaksanakan bisa juga tidak karena jujur kita tidak punya lagi anggaran untuk lakukan PSU. Kan kalau PSU kita harus siapkan semua secara baik tidak bisa langsung-langsung termasuk juga anggaran pengamanan di desa itu,”katanya.

Dominggus mengatakan selain Kalingara, dalam rapat tersebut memang sempat dibahas perihal permasalahan yang dialami desa dalam pilkades kemarin namun keputusan belum bisa diambil karena banyak pihak yang tidak hadir.

“Ini masalah urgen. Jadi kami harus kirim surat lagi ke pihak terkait lain mulai dari panitia desa, BPD, panitia Kecamatan, dan aparat yang berjaga di desa untuk hadir bersama dalam klarifikasi sehingga kita bisa petakan persoalan pilkades kemarin seperti apa sehingga kita jangan salah mengambil keputusan. Ini lagi susun jadwalnya per desa supaya bisa clear persoalannya,”tambahnya.

Sebelumnya, Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete dalam rapat evaluasi pilkades Rabu kemarin secara gamblang menyebut Desa Kalingara merupakan desa yang kemungkinan akan melakukan PSU pasca pelaksanaan Pilkades dari 20 desa yang telah memasukkan laporannya ke panitia kabupaten. Sementara desa lain dikembalikan ke panitia kabupaten untuk dikaji melalui rapat evaluasi bersama.

Ia mengingatkan agar keputusan yang diambil harus tetap berdasar pada aturan yang ada dan tidak keluar dari koridor sehingga berimbas pada konflik di tengah masyarakat.

“Dari sekian banyak cerita yang saya dapatkan ada sejumlah desa yang bermasalah seperti di Bukambero yang surat suaranya sudah tidak ada sampai di Kabupaten. Begitupun dengan desa di kodi. Kita harus tetap mengacu ada aturan yang ada. Apalagi kalau sudah ada berita acara. Tentu itu sah. Tidak boleh tidak. Nah untuk kalingara setelah saya dengar penjelasan dari Camat saya bisa sampaikan untuk secepatnya lakukan PSU. Itu bisa minggu depan ataupun kapan intinya harus disiapkan baik termasuk persiapan kertas suaranya. Sedang desa lainnya tentu kita akan lihat dan bahas bersama dalam evaluasi sebentar. Saya berharap setelah semuanya selesai, para camat kembali ke wilayahnya masing-masing dan menyampaikan semuanya dengan baik dan harus disesuaikan dengan aturan yang ada,”katanya. (bev/ol)

Leave a Comment