“Publik Jenuh”

ilustrasi

Oleh Ismail Sulaiman
(ASN BRIN RI)

 

TIDAK bermaksud menggiring publik untuk kontra terhadap kebijakan dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di negeri ini, tapi penulis ingin menguraikan realitas kehidupan berdasarkan pengamatan. Walaupun dipandang perlu untuk dilkukan kajian yang mendalam sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Toh tulisan singkat ini adalah pemantik bagi para pemerhati sosial dan akademisi untuk melakukan kajian.

Dalam diskusi lepas di beberapa di beberapa daerah ternyata publik jenuh dengan kebijakan tersebut. Mulai dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala darurat sampai pada PPKM level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Entah sampai kapan PPKM berakhir. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat yang enggan memakai masker saat ibadah di masjid, di pasar dan akrtivitas lain di luar rumah. Bahkan adapula yang beromentar miring bahwa PPKM sangat menghambat perputaran ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Publik tahu bahwa anjuran PPKM merupakan penjabaran dari pedoman kesiapsiagaan khusus yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan antara lain; menjelaskan survailans dan respons, manajemen klinis, pengendalian infeksi, pengelolaan spesimen, konfirmasi laboratorium, komunikasi risiko, dan pemberdayaan warga. PPKM adalah keputusan final yang diumumkan langsung Presiden Jokowi.

Tentunya telah malalui mekanisme dan serangkaian kajian yang mandalam dari para ahli dokter penyakit/pandemi di berbagai perguruan tinggi dan rumah sakit. Namun juga tidak salah kita beda pendapat, sebagai wujud nyata pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Penulis tidak mengeneralisasikan semua soal menjadi sama karena memang pada konteks waktu dan ciri problemnya yang berbeda, tapi paling tidak semua telahan pikiran, gagasan dan pendapat para ahli di bidangnya harus menjadi landasan pijak dalam pengambilan keputusan.

Terhadap jenuhnya publik akan PPKM memang perlu membutuhkan waktu dan keseriusan dari semua pihak untuk melakukan edukasi penyadaran baik melalui pendekatan keluarga di rumah maupun pendekatan sosialisasi secara terbuka. Kerena sampai saat ini pandemi korona telah menyebar di 210 negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan multidimensi. Pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada berbagai keputusan sulit baik itu di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, maupun politik.

Nah semua berharap bahwa PPKM berskala darurat sampai pada PPKM level 1, 2, 3, 4 yang telah dipepanjang 4 kali merupakan keputusan matang yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bukan keputusan yang didominasi segelintir orang dalam rangka kepentingan bisnis untuk memperkaya diri dan koleganya.

Sekadar refrensi bersama bahwa untuk mengetahui perspektif masyarakat terkait kondisi krisis Covid-19 di Indonesia, maka peneliti Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran dan Fikom Universitas Pancasila (UP) bekerja sama dengan Department of Empirical Media Research and Political Communication Technische, Universtät Ilmenau di Jerman melakukan penelitian bersama.
Tujuannya adalah untuk melihat opini publik tentang krisis korona pada umumnya dan bagaimana penggunaan media di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi tentang krisis. Periode pengumpulan data dilakukan pada tanggal 27 April -18 Mei 2020 dan menjangkau 1.100 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa hal menarik ditemukan dalam penelitian ini. Hasil survei memperlihatkan bahwa 87% responden merasa bahwa virus korona membahayakan kesehatan mereka dan 65% responden merasa takut tertular virus yang sampai tanggal 19 Mei 2020 kemarin menyebabkan kematian 1.191 orang di Indonesia dan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Corona dengan pelarangan mudik ternyata mendapatkan dukungan mayoritas. Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia mendukung kebijakan pelarangan mudik. Ini menjadi hal menarik mengingat mudik telah menjadi ritual sosial masyarakat Indonesia.

Namun demikian, mayoritas masyarakat mengakui pandemi virus Corona dan penanganannya dirasakan sangat mengganggu kondisi perekonomian mereka. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa kondisi perekonomian keluarga mereka terganggu karena adanya pandemi Corona. Meskipun begitu, hanya 32% responden yang merasa marah terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan.

Sejalan dengan itu, riset memperlihatkan 70% responden menyatakan bahwa mereka puas dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dalam pengatasi permasalahan Corona. Namun hal ini sangat mungkin untuk berubah mengingat disaat yang bersamaan, 72% responden juga setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah kewalahan dalam mengatasi permasalahan virus Corona di Indonesia. Selain itu, 46% responden merasa bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atas keputusan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Berdasrakan refrensi penelitian tersebut, penulis ingin mangatakan bahwa PPKM berskala darurat sampai pada PPKM level 1, 2, 3, 4 yang telah dipepanjang sekian kali dan barangkali akan tetap diperpanjang perlu dilakukan kajian oleh para ahli yang berkompoten sehingga menjadi evaluasi dalam penetapan pemberlakukan kegiatan masyarakat yang akan datang yang sungguh mendongkrak pemulihan ekonomi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Leave a Comment