Realisasi Dana Desa Tahap I Baru Rp802 Miliar

Situasi konferensi pers secara virtual diKanwil DJPb NTT lantai 3 Gedung Keuangan Negara Kupang, Rabu (28/7) pagi. Foto: Kekson/VN
Situasi konferensi pers secara virtual diKanwil DJPb NTT lantai 3 Gedung Keuangan Negara Kupang, Rabu (28/7) pagi. Foto: Kekson/VN

Kekson Salukh

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali sekaligus PLT Kakanwil DJPb NTT, Tri Budhianto,
mengatakan, realisasi dana desa tahap I Provinsi NTT per 30 Juni 2021 tercatat baru mencapai Rp802.476.300.200 atau 26,23 persen dari total pagu sebesar Rp3.059.653.902.000.

“Realisasi dana desa per 30 Juni 2021 termasuk dana covid-19 8 persen, dan BLT Desa baru mencapai Rp802,46 miliar atau 26,23 persen dari total pagu sebesar Rp3.059.65 triliun,” ujarnya saat konferensi pers terkait kinerja APBN dalam wilayah provinsi NTT Tri Wulan II tahun 2021 secara virtual dari Kanwil DJPb NTT lantai 3 Gedung Keuangan Negara Kupang, Rabu (28/7) pagi.

Menurutnya, realisasi itu dinilai sangat rendah dibanding realisasi tahap I tahun 2020.

“Beberapa penyebab belum optimalnya penyaluran dana desa diantaranya terdapat Pemkab yang belum mengajukan permintaan penyaluran melalui OMSPAN ke KPPN, masih terdapat Pemkab yang meminta persyaratan tambahan (SPJ), dan beberapa desa belum menyelesaikan APBDes yang menjadi persyaratan penyaluran dana desa,” ujarnya.

Ia merincikan, jumlah desa di NTT mencapai 3.026 desa. Desa BLT sebanyak 2.629 desa, dan desa covid-19 8 persen sebanyak 2.790 desa. Total dana desa di NTT tahun 2021 sebesar Rp3.059.653.902.000.

Kabupaten yang realisasi pencairan dana desa paling tinggi itu Kabupaten Manggarai sebesar Rp62.308.675.600 atau 42,22 persen. Sedangkan kabupaten yang realisasi dana desa paling kecil yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp17.085.377.440 atau 10,45 persen.

“Kami berharap ada kerjasama dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mempercepat penyaluran dana desa BLT maupun dana desa Covid-19 8 persen,” pintanya.

Ia menambahkan, data terakhir per 23 Juli 2021 realisasi dana desa (termasuk dana desa BLT, dan dana Covid-19 8 persen) di NTT mencapai Rp942,76 miliar atau 30,81 persen dari total pagu sebesar Rp3.059.65 miliar.

“Memasuki tahap dua saat ini Kabupaten Timor Tengah Utara masih menjadi daerah yang penyaluran dana desa paling kecil, dan Kabupaten Manggarai tetap menjadi kabupaten yang realisasi dana desa tertinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta 21 Bupati di NTT untuk segera mencairkan dana desa tahun 2021 guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Permintaan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat disampaikan saat menghadiri rapat Percepatan Pemanfaatan Dana Desa bersama Para Bupati di NTT, Selasa (13/7) pagi secara virtual dari ruang rapat Gubernur NTT.

“Para bupati dan kepala desa harus fokus untuk segera mencairkan dana desa sehingga bisa dipakai dalam mengendalikan covid-19,” tegasnya.

Ia mengaku selalu didorong oleh Presiden untuk menginstruksikan kepada seluruh bupati agar segera mencairkan dana desa agar pemanfaatannya membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Presiden dalam berbagai pertemuan selalu mendorong saya untuk pencairan dana desa harus dilakukan secepatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga saya minta Bupati dan Kepala desa yabg hadir dalam pertemuan ini untuk fokus pada pencairan dana desa,” pintanya.

Kepala Dinas PMD NTT, Viktor Manek dalam pertemuan itu menuturkan, dana desa tahun 2021 untuk 3.026 desa di NTT dialokasikan sebesar Rp3.059.653.902.000.

Realisasi pencairan dana desa di NTT saat ini baru mencapai 27 persen. Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten yang pencairan dana desa tertinggi, sedangkan Kabupaten Kupang merupakan kabupaten yang realisasi dana desa paling terendah.

Keterlambatan pencairan dana desa itu disebabkan akibat pemerintah desa menunggu hasil refocusing yang tengah dilakukan pemerintah kabupaten. (mg-10/E-1)

Leave a Comment