SDN Oesapa Kecil 2 Batalkan Sekolah Tatap Muka

Inilah ruang kelas VI SDN Oesapa Kecil 2 yang sebelumnya dipersiapkan untuk ujian namun batal karena kasus Covid-19 di Kota Kupang cukup tinggi. Foto:Putra vn

Putra Bali Mula

RENCANA pemerintah terkait kegiatan belajar mengajar di kelas urung dilakukan beberapa kali karena angka penyebaran Covid-19 yang fluktuatif.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Oesapa Kecil 2, Kota Kupang, Provinsi NTT misalnya, menjadi salah satu SD di Kota Kupang  yang sebelumnya telah mempersiapkan ruang kelas sesuai standar protokol kesehatan terkait Covid-19 untuk sekolah atau KBM tatap muka.

Rencananya para siswa yang datang akan mendapatkan kursi dan bangku masing-masing. Telah dibuatkan juga garis hitam dengan selotip di lantai untuk menandai area tiap-tiap siswa.

Persiapan ini dipakai juga untuk ujian sekolah tetapi tidak jadi diberlakukan karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kota Kupang. Pihak sekolah akhirnya memutuskan agar soal-soal ujian diambil masing-masing peserta didik di sekolah secara bertahap.

Maria Goreti Mengeleo, salah satu guru kelas enam sekolah tersebut tengah mengumpulkan jawaban ujian dari para siswa saat ditemui VN, Selasa (25/5).

Ia menyebut sekolah daring hingga saat ini masih dilakukan akibat Covid-19. Ia pribadi mendukung rencana sekolah secara normal pada Juli mendatang namun harus berdasarkan ketentuan ketat. Termasuk soal vaksinasi para guru juga perlu dengan kriteria guru yang kesehatan cocok untuk vaksin.

“Kita siap saja tapi semua tergantung lagi dengan keadaan juga kan?” kata guru yang telah mengajar sejak tahun 2000 ini.

Ia juga memperlihatkan ruang kelas yang dipersiapkan untuk tatap muka namun tidak efektif terpakai sebab kebijakan yang ada terkait Covid-19.

Dimulai Juli

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dumul Djami, kepada VN secara terpisah menyebut persiapan sekolah tatap muka memang rencananya berjalan Juli nanti setelah beberapa evaluasi dilakukan.

Sejauh ini yang melangsungkan belajar di kelas secara terbatas kebanyakan adalah sekolah swasta. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan memperhatikan prosedur kesehatan dan dengan persetujuan orang tua murid.

“Karena memang sekolah swasta berbeda, mereka punya ketentuan mereka sendiri yang disepakati dan tidak boleh melanggar kebijakan pemerintah juga,” ujarnya. (Yan/ol)

Leave a Comment