Sidang Pertanggungjawaban APBD TA 2020 Dilakukan secara Virtual

Bupati Paulina Haning-Bullu bersama Wakil Bupati Stefanus M Saek, Sekda Jonas M Selly, mengkuti secara cermat jalannya sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 secara virtual dari aula Vicon lantai 2 kantor Bupati Rabu (28/07/2021). Foto: Frangky/vn

Frangky Johannis

 

Sidang II Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dengan agenda pokok pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan secara virtual.

Pantauan victorynews.id, pelaksanaan sidang dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, Rabu (28/07/2021) itu, digelar dari ruang Sidang Utama DPRD yang dihadiri Ketua DPRD Alfred Saudila, Wakil Ketua Yosia Adri Lau, Wakil Ketua Paulus Henuk, pimpinan fraksi dan komisi, serta sejumlah anggota DPRD. Sementara di pihak Pemkab Rote Ndao dilaksanakan dari aula Vicon lantai 2 kantor Bupati, dihadiri Bupati Paulina Haning-Bullu bersama Wakil Bupati Stefanus M Saek, Sekda Jonas M Selly, serta para Asisten dan pimpinan OPD mengikuti dari ruang kerja masing-masing.

Bupati Paulina dalam rapat Paripurna virtual Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Rote Ndao atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama ini.

Menurutnya, sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan mata rantai dalam siklus anggaran yang harus dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan sesuai regulasi Pemkab berkewajiban menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan auditted oleh BPK-RI.

Dikatakan Bupati Paulina, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, Nomor 137.A/LHP/XIX.Kup/06/2021 tanggal 25 Juni 2020, Pemkab Rote Ndao memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan semakin baik di masa yang akan dating, sehingga memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat di daerah ini,” katanya.

Bupati Paulina berharap ke depan hubungan kemitraan dan komunikasi politik yang telah terbangun antara Pemkab dan DPRD selama ini dapat terus terjalin dalam menjalankan roda pemerintahan demi suskesnya pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.

Masih menurutnya, mencermati padatnya agenda Sidang II ini diharapkan DPRD dan Pemkab dapat mencurahkan tenaga dan pikiran secara maksimal agenda-agenda persidangan agar di Tahun Anggaran 2021 dapat kita selesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme persidangan.

“Saya percaya dengan tekad dan semangat yang kuat kita dapat melaksanakannya demi pembangunan masyarakat Rote Ndao yang kita cintai,” tutup Bupati Paulina.

Terpisah, Ketua DPRD Alfred Saudila mengatakan, sidang pembahasan dan penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 merupakan agenda politik yang strtegis sebagai kewajiban kostitusional DPRD dan Pemkab Rote Ndao yang dilaksanakan sebagai bagian dari siklus tahunan dalam penyelengaraan pemerintahan.

Menurutnya, melalui masa Sidang II ini DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sekaligus sebagai lembaga legislatif dapat mengevaluasi konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang telah disepakati bersama dalam APBD Tahun Anggaran 2020, baik dalam aspek keberhasilan maupun hambatan pada pelaksanaannya. Di mana, hasil evaluasi ini nantinya dapat dijadikan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao di tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, kata Alfred, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga menjadi wahana konstitusional dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik aspek penerimaan maupun aspek belanja sebagai salah satu instrumen pembagunan.

Dikatakan Alfred, mengingat Sidang II ini sangat urgen dan strategis, serta dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, maka ia meminta kepada rekan-rekan anggota DPRD yang akan berinteraksi bersama pemerintah dalam membahas dan menetapkan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, mencermati setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengevaluasinya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pembahasan dilaksanakan pada tataran progres report dari Pemkab Rote Ndao dalam pelaksanaan APBD TA 2020 sesuai LHP BPK RI Perwakilan NTT yang menjadi acuan bagi DPRD dalam merumuskan catatan kritis dan korektif yang bersifat strategis untuk dipedomani pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ke depan,” katanya.

Ia berharap melalui evaluasi dan koreksi yang diberikan dalam semangat kebersamaan dan kemitraan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan produktifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di tahun-tahun mendatang. (yan/ol)

Leave a Comment