Smart City masih Jauh dari Harapan

Sekelompok remaja sedang memanfaatkan internet dari program smart city.

Rafael L Pura 

Program Smart City dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang masih jauh dari harapan. Pemkot terkesan cuek dan tidak ada upaya berarti dalam mewujudkan program itu. Kebijakan anggaran dalam mendukung program ini perlu dilakukan.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, sebentar lagi mengakhiri jabatannya, namun program ini tak kunjung memuaskan. Berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menunjang smart city terkesan diabaikan. Mulai dari persediaan infrastruktur, kapasitas internet sampai sumber daya manusia (SDM).

Dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai Smart City, tentu saja membutuhkan ekosistem yang memadai, seperti infrastruktur, suprastruktur dan SDM.

Kapasitaa (banddwith) internet dimiliki Pemkot saat ini hanya 400 MBPS. Idealnya, kapasitas internet yang mesti disiapkan pemkot untuk menjangkau semua perangkat daerah hingga kelurahan sebesar 800 MBPS. Itu pun hanya berlaku selama enam bulan saja.

Kapasitas itu, belum terhitung untuk menjangkau ruang-ruang terbuka hijau atau taman yang tengah digenjot Pemkot. Pansus LKPj Walikota menyebutkan, Pemkot seharusnya menyiapkan daya 800 MBPS untuk mewujudkan program smart city itu.

Pansus menilai, persediaan internet di Kota tidak bisa dilakukan setengah-setengah, internet sudah merupakan kebutuhan rutin, Pansus mendorong, bila perlu ditempatkan CCTV untuk pemantauan fasilitas umum di kota Kupang dan juga perangkat komputer yang mamadai.

“Untuk itu dibutuhkan kebijakan anggaran yang cukup untuk smart city, sehingga bisa berjalan secara maksimal dengan perangkat dan fasilitas yang memadai,” kata Diana Bire saat menyampaikan rekomendasi Pansus LKPj Wali Kota dalam sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, jumat (11/6). Paripurna itu, dihadiri Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore.

Sementara dari sisi Sumber daya Manusia (SDM) pendukung smart City, diperlukan tenaga profesional di Bidang IT yang cukup untuk mendukung ekositem smart City, bila perlu, jika ada pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang baru, Pansus mendorong difokuskan pada tenaga IT yang belum sampai 2 persen kuotanya di Kota Kupang.

Permasalahan yang sama ini, sebelumnya sudah dikemukan Komisi I DPRD Kota , juni 2019 kemarin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kominfo.

Kadia Kominfo sebelumnya, Thruice Balina Oey mengaku sangat kesulitan dalam menghadirkan jaringan internet di kota Kupang, lantaran keterbatasan anggaran yang dibelanjakan pihaknya.

Sementara dari fasilitas penunjang sepeti tower, Pemkot hanya memiliki empat tower, tersebar di tiga titik, Belo, Alak, Walikota dan Kampung solor, namun keberadaan tower ini belum difungsikan dengan baik.

Selain di kantor-kantor pemerintahan,  sekolah-sekolah di pinggiran Kota Kupang juga sangat kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Juga penyediaan WIFI di setiap kelurahan yang tidak berfungsi secara baik. Ditambah lagi, mobil operasional kominfo yang sudah tidak layak pakai alias sudah tua. (Yan/ol)

Leave a Comment