Tamsil belum Dibayar, Satpol PP ‘Seruduk’ Badan Keuangan

Anggota Satpol PP Kota Kupang saat mendatangi Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, Selasa (22/6), untuk menuntut Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang belum dibayar selama enam bulan.

Rafael L Pura 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang mendatangi Badan Keuangan Kota Kupang, selasa (22/6). Mereka menanyakan dana tambahan penghasilan (Tamsil) yang belum dibayar Pemkot Kupang.

Dana Tamsil bagi para PNS di Satpol PP belum dibayar selama enam bulan, mulai dari januari hingga hari ini. Besaran Tamsil Rp750 per bulan. Keberanian mereka mendatangi Badan keuangan, merupakan akumulasi kekecewaan selama ini.

“Kami kecewa, kami telah dijanjikan berulang-ulang, tapi tetap tidak dibayar sampai saat ini,” kata Kasi Ops Satpol PP Kota Kupang, Erik Radja yang juga koordiantor aksi itu.

Erik mengaku heran dengan Badan Keuangan yang belum juga membayar Tamsil. Padahal menurut Badan keuangan, kata Erik, dana itu tersedia.

Tamsil merupakan hak anggota yang harus dibayar Pemkot, mengingat tugas dan kewajiban mereka telah ditunaikan.

Alasan apapun dari Pemkot, termasuk perubahan nomenklatur, sebagaimana yang dijelaskan bagian keuangan, kata Erik, seharusnya tidak menjadi alasan pemerintah dalam membayar hak-hak mereka. Nomenklatur itu, menurut Erik, bisa disiasati jika pemerintah punya komitmen dan niat baik dalam membayar Tamsil.

“Untuk itu, kami meminta kejelasan hak kami, kapan dibayarkan. Kami tadi datang baik-baik, hanya sebagian anggota yang sudah emosi jadi situasi agak panas tadi,” katanya.

Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally meminta mereka bersabar. Tamsil akan segera dibayarkan. Pemkot tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan nomenklatur itu.

“Memang sudah dianggarkan, tapi ketika pembayaran harus hati-hati. Sehingga saya minta teman-teman bersabar. Pasti dibayarkan,” katanya.

Anggota DPRD Kota, Jeftha Sooai meminta pemkot segera membayar Tamsil Satpol PP. Alasan apapun dari Pemkot, termasuk perubahan nomenklatur ataupun refocusing anggaran, tidak boleh mengabaikan kesejahteraan para pegawai. Karena itu adalah hak mereka

Sebelum ke Badan Keuangan PNS satuan Polisi Pamong Praja itu menggelar rapat koordinasi dan evaluasi. Mereka kemudian bergerak ke Badan Keuangan.

“Bayar, bayar, bayar,” teriak mereka, begitu tiba di halaman Badan Keuangan Kota Kupang. (Yan/ol)

Leave a Comment