Tanpa Kehadiran Wali Kota Kupang, Dewan Tutup Paripurna dan akan Lapor Gubernur VBL

Suasana sidang Paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi DPRD tanpa dihadiri Wali Kota Kupang maupun Wakil Wali Kota Kupang. Rabu (16/6). Foto :Yapi Manuleus vn.

Yapi Manuleus

Sidang dengan agenda tanggapan atau pe dari Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore terhadap tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD Kota Kupang pada Rabu (16/6) siang tidak di hadiri oleh Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man.

Hal membuat Dewan geram, pasalnya rapat paripurna tersebut telah diskors tiga kali.

Dewan Kota pun menutup sidang tersebut dan selanjutnya para Wakil Rakyat akan berkonsultasi untuk melaporkan hal ini ke Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Terpantau VN di ruang persidangan itu, tampak dari pihak Pemerintah Kota Kupang hanya dihadiri oleh beberapa staf dan pimpinan OPD. Sedangkan hampir ratusan kursi di dalam ruang persidangan itu kosong.


Anggota DPRD Kota Kupang Yuvens Tukung, dalam suasana sidang tersebut mengatakan para OPD yang hadir bagaikan Anak Ayam yang kehilangan induknya. Dia menjelaskan dari sisi Fraksi Partai Nasdem menyimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan suatu kejadian yang dinilainya luar biasa. Karena pemerintah kota Kupang seakan ingin melarikan diri dari tanggung jawab.

“Ini bukan kita berdebat bahwa ini memungkinkan atau tidak, tapi ini bicara pertanggung jawaban. Walikota atau Wakil Walikota diminta kehadiran untuk bertanggung jawab,” katanya.

“Ini saya rasa mereka punya beban yang luar biasa, karena menurut kami Fraksi Nasdem ada sesuatu, jangan-jangan ada yang takut untuk dipertanggungjawabkan. Mengapa, karena kita jujur saja ada selisih kinerja pertanggung jawaban itu berbeda jauh dengan hasil LHPD PK. Ini jangan-jangan ada sesuatu dibalik ketidakhadiran dia (Wali Kota-red),” sambungnya.

Yuvens meminta sidang tersebut ditutup untuk mencoba mengambil keputusan dari sisi lembaga Dewan dan selanjutnya dilaporkan ke Gubernur NTT. Sebab, katanya, Lembaga DPRD tidak boleh dipermainkan oleh Pemerintah yang seolah-olah menempatkan lembaga DPRD seperti bawahannya Pemerintah Kota Kupang.

Anggota DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, dalam kesempatan itu pula menegaskan bahwa Pemerintah seharusnya hadir untuk mempertanggungjawabkan APBD yang sudah dipakai pada tahun anggaran 2020. Pasalnya, ada begitu banyak hal yang akan ditanyakan DPRD Kota Kupang Kepada Pemerintah untuk dilakukan Klrifikasi.

“Kalau pemerintah tidak punya niat baik, untuk kita laksanakan sidang ini. Saya kira ya sidang ini kita tutup sementara sambil ketua Fraksi lakukan kordinasi dengan Pak Gubenur. Itu saja,” katanya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang Christian Baitanu yang memimpin jalannya sidang tersebut pun langsung mengetuk palu untuk menskors sidang itu untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur VBL selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah. (Yan/ol)

Leave a Comment