Tantangan Pencapaian SDGs di Masa Pandemi Covid-19

Leonar Do Da’Vinci (Statistisi Pertama BPS Provinsi NTT)

SEJAK World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, semua negara merumuskan berbagai kebijakan untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus tersebut. Kebijakan tersebut antara lain penghentian sementara kegiatan tatap muka seperti kegiatan belajar-mengajar, ibadah di tempat umum, kegiatan olahraga skala besar, dan kegiatan hiburan. Di sejumlah negara bahkan memberlakukan total lockdown, namun virus terus berkembang dan menjadi sulit diberantas.

Jika dilihat lebih jauh lagi, maka pandemi covid-19 muncul sebagai tantangan baru bagi keberhasilan pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs adalah rumusan rencana yang disepakati oleh para pemimpin dunia yang berisi 17 tujuan dan 169 target. Isinya antara lain rencana pemberantasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan terhadap lingkungan, dengan Indonesia termasuk dalam perumusan rancangan ini. Rancangan ini diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030 oleh semua negara.

Bappenas mengklasifikasikan 17 tujuan SDGs ke dalam 4 pilar pembangunan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan pemerintahan. Pembangunan sosial fokus pada perolehan hak hidup yang layak dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi fokus pada pengingkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan lapangan pekerjaan, inovasi, infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan energi yang bersih dan aman. Pembangunan lingkungan berfokus pada peningkatan penyerapan sumber daya alam yang aman serta pelestarian alam. Pembangunan hukum dan pemerintahan berfokus pada penciptaan kepastian hukum bagi masyarakat serta pemerintahan efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, tertib, dan berdasakan hukum.

SDGs di Tengah Pandemi

Berdasarkan laporan SDGs dari PBB, tahun 2020 seharusnya menjadi tahun permulaan dekade menuju kesuksesan SDGs di tahun 2030, dimana dalam satu dekade tersebut adalah periode kritis tancap gas bagi negara yang berpartisipasi dalam rancangan tersebut. Namun baru di awal dekade, dunia telah diguncang virus korona.

Indonesia mengalami kemunduran signifikan di hampir semua tujuan SDGs, namun terkonsentrasi pada pilar pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini dibuktikan dari kontraksi ekonomi hingga resesi yang dialami Indonesia selama periode pandemi. Data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan perbandingan antara tahun sekarang dan tahun lalu pada triwulan yang sama (y-on-y) selalu mengalami pertumbuhan negatif sejak triwulan 2 2020 hingga terakhir pada triwulan 1 2021 berada pada angka -0,74 persen. Kemudian ketimpangan juga semakin parah dari waktu ke waktu. Pada semester 1 tahun 2020, angka ketimpangan mencapai 0,393 hingga terakhir pada semester 1 2021, telah mencapai 0,401. Artinya semakin tinggi disparitas antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah.

Krisis ini memang menyentuh semua lapisan masyarakat, namun yang paling terdampak tentunya adalah golongan masyarakat yang berpendapatan rendah bahkan berdasarkan lapoan SDGs dari PBB, diramalkan bahwa 71 juta orang akan jatuh miskin.

SDGs di NTT

Sebagai bagian dari NKRI, NTT juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan tujuan-tujuan SDGs. Hal ini tercermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi pembangunan NTT yaitu “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI”. Dipertegas lagi pada BAB II dokumen RPJMD NTT dimana aspek-aspek yang dituangkan merupakan integrasi dari SDGs.

Tidak jauh berbeda kondisinya dengan keadaaan di daerah lain di Indonesia, NTT juga berusaha keras untuk menanggulangi pandemi. Sementara itu masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan. Jika berfokus pada kesehatan masyarakat, NTT masih memiliki tantangan terkait penyakit DBD dan stunting.

Data Kemenkes, di tengah pandemi covid-19, NTT menjadi daerah dengan penderita DBD terbesar kedua di Indonesia dimana pada Januari 2021 ditemukan 269 kasus. Jumlah penderita stunting masih tertinggi di Indonesia. Memang secara fantastis, angka penderita stunting di NTT menurun dari tahun ke tahun. Menurut Pokja Penanganan dan Pencegahan Stunting NTT, kasus stunting sudah berada pada angka 28,2 persen pada tahun 2020 dari 30,3 persen pada 2019. Namun jumlah ini masih terlalu besar dan masih belum selesai penanganannya.

Tentunya dengan keadaan pandemi yang semakin parah dari hari ke hari, fokus pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat pandemi covid-19 telah merongrong lebih dalam lagi kepada aspek-aspek kehidupan manusia, khususnya roda perekonomian. Berdasarkan data BPS, sejak pandemi merebak (triwulan 2 2020), ekonomi NTT mengalami kontraksi y-on-y hingga akhir 2020, laju pertumbuhan ekonomi -2,27 persen di triwulan 4 2020 dan membaik pada triwulan 1 2021. Lain hal jika dihitung secara q-to-q, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2021 justru mengalami kontraksi 5,49 persen.

Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kontraksi ekonomi tersebut. Namun perekonomian NTT menjadi sorotan karena terlepas dari faktor-faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lesunya perekonomian di NTT di masa pandemi ini dapat mendorong terhentinya program-program yang dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan SDGs.

Menurunnya performa ekonomi NTT juga dapat menjadi pertanda menurunnya kapabilitas konsumsi masyarakat sebagai dampak dari hilangnya sumber-sumber pendapatan. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh hak-hak hidup sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di NTT masih konstan berada di atas 20 persen, dengan keadaan pandemi pada saat ini, dikhawatirkan angka ini sulit untuk turun, sementara pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam rumusan SDGs.

Persentase penduduk miskin di NTT masih cukup tinggi berdampak pada besarnya tantangan yang dihadapi. Penduduk miskin memilki beban yang lebih besar untuk menjamin keberlangsungan hidupnya di tengah pandemi. PBB mencatat bahwa kondisi ini dapat mendorong semakin besarnya risiko terciptanya pekerja anak, pernikahan anak, dan perdagangan manusia. Pandemi ini juga memperlihatkan secara gamblang sektor-sektor mana yang paling lemah dan rendah capaiannya terhadap tujuan SDGs.

Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan penanggulangan pandemi dan pencapian tujuan-tujuan di SDGs maka pemerintah diharapkan untuk tetap memegang tujuan SDGs dalam pembangunannya. Tentunya tujuan pembangunan dalam SDGs juga selaras dengan penanggulan pandemi covid-19 sehingga penanggulan pandemi juga dapat mendukung tercapainya tujuan dalam SDGs.

Leave a Comment