Titik Terendah Pusat-Daerah

Selama tujuh tahun pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah, hampir tidak pernah pusat mengeluarkan ancaman tertulis untuk memberikan sanksi teguran tertulis sampai pemberhentian sementara kepada kepala daerah.

 

HUBUNGAN pusat dan daerah berada pada titik terendah. Otonomi telah menjadikan daerah sangat berkuasa sehingga tidak lagi berpijak pada etika berpolitik dan berpemerintahan.

Mestinya, dengan etika, setiap pihak akan menghormati dan menjalankan hierarki dengan penuh kesadaran dan keadaban demi menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Atas dasar keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, pusat melakukan intervensi kebijakan. Salah satu bentuk intervensi itu ialah memasukkan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali sebagai program strategis nasional.

Program strategis nasional wajib dilaksanakan kepala daerah. Salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 67 huruf f UU Pemerintahan Daerah ialah melaksanakan program strategis nasional.

Dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa ‘program strategis nasional’ yang dimaksud ialah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU 23/2014, Mendagri memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur yang menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, menurut Pasal 68 ayat (2), kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Selama diberhentikan sementara, kepala daerah tidak mendapatkan hak protokoler, hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

Setelah tiga bulan selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara, tetap tidak menjalankan program strategis nasional, kepala daerah diberikan sanksi pemberhentian. Pemberhentian permanen ialah sanksi terakhir yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

Selama tujuh tahun pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah, hampir tidak pernah pusat mengeluarkan ancaman tertulis untuk memberikan sanksi teguran tertulis sampai pemberhentian sementara kepada kepala daerah. Ancaman kali ini untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah tetap berada dalam satu garis kepatuhan dan kebijakan.

(Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/)

Leave a Comment