Total Penyertaan Modal Pemkot Kupang ke Bank NTT Rp97,6 M

Putra Bali Mula

 

Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2004 telah memberikan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT atau Bank NTT hingga tahun 2020. Sejak itu tercatat telah Rp.97.625.650.000 modal yang disertakan Pemkot Kupang ke Bank NTT.

Pemerintah Kota Kupang kembali merencanakan untuk menyertakan modal bagi Bank NTT tahun ini dengan mengusulkan lewat rancangan peraturan daerah atau ranperda ke DPRD Kota Kupang.

Sekretaris Daerah Kota, Fahrensi Foenay, pada Selasa (12/10) menyampaikan alasan penyertaan modal tersebut.

Rincian penyertaan modal ini tercantum dalam lembar ralat Ranperda Tentang Penyertaan Modal untuk Bank NTT. Ia menyebut besaran penyertaan modal pemerintah ke Bank sebesar Rp 97 miliar sampai tahun 2020. Selanjutnya, deviden yang diterima pemerintah sampai dengan saat ini sebesar Rp 155 miliar lebih.

Penyertaan modal daerah yang telah disetor sebesar Rp. 97.625.650.000,00. Penyertaan ini dalam bentuk uang dan bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah yang disetor dalam bentuk uang yaitu di tahun 2004 sebesar Rp 1,5 miliar, tahun 2005 sebesar Rp13,5 miliar, tahun 2007 sebesar Rp 5 miliar, pada tahun 2008 sebesar Rp10 miliar, tahun 2011 Rp1 miliar, 2012 sebesar Rp 1 miliar, 2013 sebesar Rp10 miliar, pada tahun 2014 sebesar Rp10 miliar, Pada tahun 2015 sebesar Rp10 miliar rupiah

Sementara penyertaan modal yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp10 miliar, tahun 2017 sebesar Rp10 miliar, tahun 2018 sebesar Rp5 miliar dan penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp5 miliar.

Sedangkan dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.575.650.000,00.

“Dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada Bank NTT akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian kredit modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah,” jelasnya.

Sebelumnya pada Senin (11/10) saat penyampaian pemandangan fraksi dalam sidang paripurna, Fraksi PDIP mempertanyakan usulan penyertaan modal ini. PDIP menilai manajemen Bank NTT melimpahkan beban kepada masyarakat untuk mengejar modal inti minimum Rp. 3 triliun Bank NTT sebagai BPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PUJK.03/2020.

PDIP juga mengkritik manajemen Bank NTT dan menilai ada indikasi bauran kepentingan, belum lagi kasus kredit macet.

Fraksi PAN – Perindo meminta kajian matang dari segi investasi dan bisnis sebelum penyertaan modal diberikan. Fraksi ini ingin metode analisis capital, assets, hingga rasio pengelolaan aktiva, manajemen dan earning atau biaya operasional pendapatan serta likuiditas. (Yan/ol)

Leave a Comment